Koreksi Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Pelindungan Usaha kepada pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.