PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

PERDA Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. 7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Penyidik Polisi Negara yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 12. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS. 13. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS. 14. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 7

Koreksi

(1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (3) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun berturut- turut; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan. (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan pengangkatan kembali PPNS yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhenti sebagai PNS; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau c. atas permintaan sendiri. (2) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pemberhentian PPNS.

BAB VI

KODE ETIK PPNS

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip: a. integritas; b. kompetensi; c. objektifitas; dan d. independensi. (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai Kode Etik. (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence); d. mendahulukan kewajiban dari pada hak; e. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum; f. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; h. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksisaksi; i. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan; j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM; l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; m. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Bupati membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) Perangkat Daerah yang terdiri dari: a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan; b. 1 (satu) sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; c. 3 (tiga) anggota yang berasal dari Inspektorat, Satpol PP dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

BAB XIV

Pasal 21

BAB XV

Pasal 22

BAB XVI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25