Koreksi Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap JPH dilakukan sesuai dengan kewenangan. (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. LPH; b. masa berlaku Sertifikat Halal; c. kehalalan Produk; d. pencantuman Label Halal; e. pencantuman keterangan tidak halal; f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, Penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk Halal dan tidak halal; g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama melakukan pengawasan JPH. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.