Koreksi Pasal 35

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk halal kepada pelaku usaha. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Pelaku Usaha Produksi; dan b. Pelaku Usaha Peredaran Produk Barang. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, terencana, sistematis dan dikoordinasikan dengan BPJPH. (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. monitoring; dan b. evaluasi melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam.