Koreksi Pasal 62

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perikanan. (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. pembinaan dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah; b. fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah; dan c. evaluasi dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.