PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Dairi. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 6. Anak Usia Dini adalah anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. 9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. 10. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun. 11. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TK, KB, TPA yang terintegrasi dengan berbagai layanan yang telah ada di masyarakat. 12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 14. Pegawas TK/RA yang selanjutnya disebut Pengawas adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial. 15. Penilik Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak/SPS yang selanjutnya disebut Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD. 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 5

Koreksi

(1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. (3) PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk TK dan raudhatul athfal. (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan Satuan PAUD Sejenis.

Pasal 6

Koreksi

Satuan PAUD dapat didirikan oleh: a. pemerintah daerah; b. pemerintah desa; c. orang perseorangan; d. kelompok orang; atau e. badan hukum.

Pasal 7

(1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan raudhatul athfal swasta diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum. (3) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis dapat diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum.

Pasal 8

(1) Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka. (2) Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut: a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit per minggu; b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu; dan c. kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. (3) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib melaksanakan pembelajaran 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram.

Pasal 9

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak mengacu pada standar nasional penyelenggaraan PAUD.

BAB IV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Koreksi

Pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendidik Anak Usia Dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. (2) Pendidik Anak Usia Dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

Pasal 13

(1) Kualifikasi akademik guru PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sebagai berikut: a. memiliki ijazah diploma IV atau sarjana dalam bidang PAUD yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau b. memiliki ijazah diploma IV atau sarjana kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. (2) Kompetensi guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 14

(1) Kualifikasi akademik guru pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sebagai berikut: a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Kependidikan lain yang relevan dengan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini, atau Psikologi yang diperoleh dari Program Studi terakreditasi; atau b. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi. (2) Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 15

(1) Kualifikasi akademik guru pendamping muda yaitu memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. (2) Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak.

Pasal 16

(1) Tenaga kependidikan Anak Usia Dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD. (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawas TK/raudhatul athfal dan Penilik kelompok bermain/taman penitipan anak/Satuan PAUD Sejenis, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

Pasal 17

(1) Kualifikasi akademik Pengawas TK/RA dan Penilik KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut: a. memiliki ijazah sarjana atau diploma IV kependidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidik dan tenaga kependidikan; b. memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD; c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD; d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil; e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD; f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui. (2) Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan.

Pasal 18

(1) Kualifikasi akademik kepala TK/RA: a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD; c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD; d. memiliki pangkat minimum penata muda tingkat I golongan/ruang III/b bagi pegawai negeri sipil pada satuan PAUD dan bagi non-pegawai negeri sipil disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang berwenang; e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang. (2) Kualifikasi akademik kepala KB/TPA/SPS: a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD; c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping; d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga Pemerintah yang berwenang. (3) Kompetensi kepala PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

Pasal 19

(1) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas. (2) Kompetensi tenaga administrasi satuan PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

BAB Ketiga

Tenaga Kependidikan

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun oleh pengelola PAUD yang terdiri atas: a. kerangka dasar kurikulum; b. struktur kurikulum; c. pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak; d. pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; e. pedoman pembelajaran; f. pedoman penilaian; dan g. buku-buku panduan pendidik. (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Pasal 21

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan peserta didik memasuki sekolah dasar atau sederajat. (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain yang dapat dikelompokkan dalam muatan: a. keagaman dan akhlak mulia; b. menjaga estetika, kesehatan, dan lingkungan hidup; c. keterampilan sosial dan emosional; dan d. pengetahuan dan kecerdasan intelegensia. (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan: a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, mendorong kreativitas, serta kemandirian; b. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak; c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan Peserta Didik; d. mengintegrasikan kebutuhan Peserta Dididk terhadap kesehatan, gizi, dan psikososial; dan e. memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi Peserta Didik.

Pasal 22

(1) Kurikulum dan strategi pembelajaran pada PAUD dilaksanakan sejalan dengan pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratif. (2) Pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan program pengembangan Anak Usia Dini berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan sistematis. (3) Bentuk penyelenggaraan kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan kegiatan pos pelayanan terpadu, bina keluarga balita dan kegiatan lainnya. (4) Pengintegrasian dengan kegiatan pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. deteksi dini tumbuh kembang anak; b. pemberian makanan tambahan; c. pengukuran berat dan tinggi badan; d. pengukuran lingkar kepala; dan/atau e. kegiatan lainnya. (5) Pengintegrasian dengan kegiatan bina keluarga balita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. pemberian informasi tentang bina keluarga balita; b. pemantauan perkembangan anak melalui kartu kembang anak; dan c. mengajak masyarakat untuk mengikuti peran aktif dan kegiatan bina keluarga balita.

BAB VI

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PAUD

Pasal 29

Koreksi

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usul kepala Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Koreksi

(1) Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Orang Perorangan, Kelompok orang, Badan Hukum melalui mekanisme sebagai berikut: a. pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. b. kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut; 2. data mengenai perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan diantara PAUD yang terdekat; 3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani; 4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala Perangkat Daerah: 1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau 2. memberi rekomendasi kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD. d. Kepala Perangkat Daerah atau kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kelengkapan persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Penyelenggara satuan PAUD MENETAPKAN nama PAUD yang digunakan. (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD. (3) Perangkat Daerah dapat meminta perubahan atau pergantian nama apabila nama yang diajukan telah dipergunakan oleh pihak lain. (4) Nomor Pokok Sekolah Nasional satuan PAUD ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 32

(1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga. (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Kesatu

Persyaratan Pendirian PAUD

Pasal 23

Koreksi

Persyaratan pendirian TK terdiri atas: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Pasal 24

Koreksi

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas: a. fotokopi identitas pendiri; b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; c. susunan pengurus dan rincian tugas; d. berbadan hukum yang disahkan dengan akta notaris.

Pasal 25

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas: a. hasil penilaian kelayakan; b. rencana induk pengembangan TK atau yang sejenis; c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK atau yang sejenis paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK atau yang sejenis yang sah atas nama pendiri; b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK atau yang sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. (3) Rencana induk pengembangan TK atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. visi dan misi; b. kurikulum tingkat satuan PAUD; c. sasaran usia Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. sarana dan prasarana; f. struktur organisasi; g. pembiayaan; h. pengelolaan; i. peran serta masyarakat; dan j. rencana tahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun. (4) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

BAB 1

Pasal 23

Koreksi

Persyaratan pendirian TK terdiri atas: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Persyaratan pendirian KB, TPA, SPS terdiri atas: c. persyaratan administratif; dan d. persyaratan teknis.

Pasal 27

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas: a. fotokopi identitas pendiri; b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; c. susunan pengurus dan rincian tugas.

Pasal 28

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas: a. hasil penilaian kelayakan; b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB, TPA, atau yang sejenis paling lama 5 (lima) tahun. (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA, atau yang sejenis yang sah atas nama pendiri; b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan c. data mengenai perkiraan pembiayaan dan kelangsungan KB, TPA, atau yang sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. (3) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB, TPA, atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

BAB Ketiga

Mekanisme Pendirian Satuan PAUD

Pasal 29

Koreksi

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usul kepala Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30