Koreksi Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan tanpa melakukan objek Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.