PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BURU

PERDA Nomor 9 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru. c. Bupati adalah Bupati Buru. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. f. Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru. g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru. h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral yang melaksanakan sebagian tugas operasional dinas di lapangan k. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) l. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. m. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. n. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. o. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan bahan galian lainya yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16