Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN O...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru. c. Bupati adalah Bupati Buru. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. f. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran Kabupaten Buru. g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru. h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam kebakaran yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru.

Pasal 3

Koreksi

Kedudukan (1) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru di Bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (2) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Tugas Pokok Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

F u n g s i Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran. b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran. c. Pembinaan teknis dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran. d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas. e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas. f. Pemberian pelayanan dalam mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran. g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dibidang Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 6

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tata Kota dan Bangunan membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Kota dan Revitalisasi Kawasan; 2. Seksi Penataan Ruang, Bangunan, Perizinan dan Penyediaan Sarana Pendukung Kota; d. Bidang Kebersihan membawahkan : 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Kota dan Kebersihan; 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Taman Kota; e. Bidang Pertanahan membawahkan : 1. Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah / Ulayat; 2. Seksi Perijinan dan Penyelesaian Ganti Rugi; f. Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan : 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan. (3) Penjabaran lebih lanjut menyangkut tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan daerah.

Pasal 7

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Koreksi

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 15

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 BUPATI BURU, RAMLY I. UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ABDUL ADJID SOULISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 08

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16