Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN O...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru c Bupati adalah Bupati Buru. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru. g Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru. h Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. i Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri. j Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsure pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buru

Pasal 3

Koreksi

(1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Buru di bidang Pendapatan Daerah; (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Tugas Pokok

Pasal 4

Koreksi

Dinas Pendapatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas di Bidang Pendapatan Daerah dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah; b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah; c. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah; d. Pembinaan terhadap Unit Pelakasana Teknis Dinas; e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris Dinas membawahkan; 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perancanaan 3. Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan d. Kepala Bidang Penagihan; 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi 2. Seksi Penagihan e. Kepala Penerimaan Lain-lain; 1. Seksi Penerimaan Pusat 2. Seksi Penerimaan Daerah f Kelompok Jabatan Fungsional; c. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 7

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenanga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintrah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Koreksi

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kepala merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 15

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Disahkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 BUPATI BURU, RAMLY I. UMASUGI Diundangkan di Namlea Pada tanggal, 21 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ABDUL ADJID SOULISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 06

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16