Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buru.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru yaitu Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buru.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten di Buru.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
22. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu membetikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
26. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (Akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
27. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.
28. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
29. Kawasan Sempadan Jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
30. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
31. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi subak sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.
33. Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan lainnya.
34. Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
35. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.
36. Kegiatan Perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk budidaya perikanan, baik berupa pertambakan, atau kolam dan perairan darat lainnya serta perikanan laut.
37. Kegiatan Pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan.
38. Kegiatan Industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pla ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan indusrti kecil dan menengah (IKM).
39. Kawasan Konservasi Benda Budaya dan Sejarah adalah ruang tempat terbangunnya atau terpeliharanya benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang unik dan spesifik.
40. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
41. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
43. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
44. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
45. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
46. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber
daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
47. Sistem Agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana- prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian (off-farm).
48. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi.
49. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
50. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
51. negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
52. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Jalur Hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun.
56. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.
57. Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat (lingkungan) dalam memenuhi dan menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang.
58. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
59. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
60. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
61. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
62. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
63. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat (WP) adalah suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air.
64. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak.
BAB II RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Buru.
Wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Buru adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi lima kecamatan yaitu :
a. Kecamatan Namlea
b. Kecamatan Air Buaya
c. Kecamatan Waeapo
d. Kecamatan Waplau
e. Kecamatan Batabual
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya.
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
BAB III
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan;
i. akuntabilitas.
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Buru :
a. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan Pembangunan, kemampuan daya dukung wilayah serta daya tampung lingkungan dengan melihat faktor kebencanaannya.
b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan sebagai lumbung pangan provinsi dan nasional;
c. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor;
Pasal 7
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Buru meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Buru;
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Buru;
c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kabupaten Buru;
d. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buru.
Pasal 8
Pasal 9
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:
(1) kebijakan pengembangan kawasan lindung;
(2) kebijakan pengembangan kawasan budidaya.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan;
i. akuntabilitas.
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Buru :
a. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan Pembangunan, kemampuan daya dukung wilayah serta daya tampung lingkungan dengan melihat faktor kebencanaannya.
b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan sebagai lumbung pangan provinsi dan nasional;
c. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor;
BAB Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Buru
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Buru meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Buru;
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Buru;
c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kabupaten Buru;
d. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buru.
Pasal 8
(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi :
a. pengembangan struktur ruang gugus pulau;
b. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
c. pengembangan sistem kota-kota;
d. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
e. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi;
f. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi;
g. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
h. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana sumber daya air.
(2) Strategi untuk pengembangan struktur ruang gugus pulau meliputi:
a. mengembangkan gugus pulau sesuai dengan kriteria yang berlaku;
b. meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat gugus pulau yang ada;
c. mengembangkan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan pada setiap gugus pulau;
d. mengembangkan keterkaitan antar gugus pulau yang berdekatan;
e. mengembangkan keterkaitan prasarana dan sarana antar gugus pulau untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
(3) Strategi untuk pengembangan sistem kota-kota meliputi:
a. memperkuat keterkaitan ekonomi dan spasial di dalam wilayah daratan;
b. pengembangan wilayah daratan agar dapat membentuk suatu kesatuan ekonomi spasial yang solid serta efesien dalam hal penyediaan prasarana wilayah;
c. memperkuat fungsi-fungsi yang sudah ada di kota-kota yang terpilih sebagai pusat- pusat pertumbuhan, agar terbentuk kesatuan sistem yang mempunyai hierarki dan fungsi ruang saling mengisi yaitu Namlea, Waplau, Ilath, Air Buaya dan Waeapo;
d. mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional yang dilakukan dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi antara ibukota Provinsi, ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
e. mengembangkan keterkaitan secara tata ruang yang dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama dengan pengembangan jaringan jalan.
f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi ibukota kecamatan terutama sebagai pusat wilayah belakangnya.
g. mengarahkan kota-kota menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang, berdasarkan kondisi potensi-potensi sumber daya alam yang khas sehingga dapat menjadi suatu keunggulan komperatif yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya.
h. mengembangkan kota-kota sebagai pusat pelayanan yang berhierarki agar tercapai efisiensi dalam pembiayaan pembangunan fasilitas, dan dengan memperhatikan faktor kedekatan gugus pulau sehingga dapat lebih memperluas cakupan pelayanan kota-kota tersebut.
(4) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi:
a. mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan peran masing- masing kota;
b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing;
c. mengembangkan interaksi desa-kota yang saling menguntungkan.
(5) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki meliputi:
a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Teluk Bara dan Danau Rana yang harus memperhatikan aspek konservasinya;
c. menjaga kawasan pemukiman pantai dari bencana tsunami, abrasi, pencemaran lingkungan, pemanfaatan material yang berlebihan dan lain-lainnya melalui manajemen resiko bencana;
d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
(6) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi meliputi:
a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara agar dicapai pemerataan pembangunan, dengan melihat tingkatan kepentingan dan potensi kota-kota yang bersangkutan;
b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah agar dicapai keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di kabupaten;
c. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah untuk membuka wilayah terisolir;
d. mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi bencana alam;
e. mengembangkan prasarana perhubungan laut dengan meningkatkan keterkaitan intra-regional yaitu hubungan antar-pelabuhan dalam provinsi serta keterkaitan inter- regional yaitu hubungan antara pelabuhan dalam kabupaten dengan pelabuhan yang ada di luar kabupaten;
f. mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan;
g. mengembangkan prasarana perhubungan darat untuk meningkatkan keterkaitan intra pulau besar maupun pulau kecil;
h. pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran;
mendukung pengembangan daerah pedalaman;
memperlancar perhubungan antar kota serta mendukung pengembangan sektor lainnya;
i. pengembangan prasarana perhubungan udara untuk menciptakan hubungan dan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan kabupaten dengan daerah di luar kabupaten seperti ibukota provinsi;
j. optimalisasi fungsi bandar udara yang ada di kabupaten serta pengembangan bandara yang melayani penerbangan perintis.
(7) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi meliputi:
a. pengembangannya prasarana energi untuk mendukung pengembangan kawasan- kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian serta kawasan permukiman penduduk;
b. mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusat-pusat permukiman, pusat- pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya;
c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
(8) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi meliputi:
a. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis;
b. memperluas areal jangkauan telekomunikasi celuler untuk mendukung pembangunan wilayah di kabupaten.
(9) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sumberdaya air meliputi:
a. mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah di dataran Waeapo dan mendukung perkebunan pada wilayah-wilayah potensial bagi kegiatan pertanian di Kecamatan Air Buaya dan Batabual;
b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
c. mengembangkan sistem jaringan sumberdaya air pada kawasan potensial untuk kegiatan pertanian tanaman pangan yang dapat mendukung swasembada pangan;
d. memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan pengairan, air minum dan air industri.
Pasal 9
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:
(1) kebijakan pengembangan kawasan lindung;
(2) kebijakan pengembangan kawasan budidaya.
(1) Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Buru meliputi:
a. Rencana sistem perkotaan dan perdesaan;
b. Rencana sistem pusat pelayanan;
c. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
d. Rencana sistem jaringan transportasi;
e. Rencana sistem prasarana sumberdaya air;
f. Rencana sistem prasarana telematika;
g. Rencana sistem prasarana energi;
h. Rencana sistem prasarana Air bersih;
i. Rencana sistem prasarana pengelolan lingkungan;
j. Rencana sistem sarana wilayah;
(3) Rencana struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buru digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 14
(1) Sistem perkotaan di Kabupaten Buru terdiri atas PKW, PKL, PPK dan PPL;
(2) Sistem perkotaan Kabupaten Buru meliputi Rencana Sistem Kota-Desa dan Kota-Kota, Hirarki kota-kota, Rencana sistem perkotaan dan Fungsi kota-kota.
Pasal 15
Pasal 14
Rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Buru terdiri atas :
a. Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi
b. Rencana Transportasi Darat, Laut dan Udara
Pasal 15
(1) Rencana sistem pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Buru adalah sebagai berikut:
a. Sistem transportasi yang dikembangkan antara PKN (pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), antar PKW dan antara PKW dengan PKL, dan antaran PKL dengan PPK, secara keseluruhan menggunakan transportasi darat, laut dan udara.
b. Antara PKN dan PKW antara lain antara Kota Ambon dengan Kota Namlea menggunakan transportasi darat, laut dan udara.
c. Antara PKW dengan PKW antara lain Kota Namlea dengan kota-kota lain utamanya PKW di luar Kabupaten Buru seperti Kota Namrole, Kota Masohi, Kota Wahai, Kota Bula dan Kota Werinama, menggunakan transportasi darat dan laut.
d. Antara PKW dengan PKL antara lain antara Kota Namlea, dengan Kota Teluk Bara, Ilath dan Waenetat dengan transportasi laut dan darat;
(2) Rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Buru meliputi:
a. rencana Trans Maluku dan rencana jaringan jalan darat utamanya jalan provinsi dan jalan kabupaten;
b. rencana terminal; dan
c. rencana transportasi penyeberangan.
(3) Rencana pengembangan Trans Maluku di Kabupaten Buru yang menghubungkan kota– kota PKN, PKW, PKSN dan PKL mempunyai status jalan nasional dan jalan provinsi yang menjadi kewenangan/tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
(4) Rencana pengembangan jaringan jalan darat di Kabupaten Buru adalah jaringan jalan darat yang menghubungkan antar kota-kota PKW dengan PKL, antara kota-kota PKL dengan PKL, antara kota PKL dengan PPK yang tidak terhubungkan oleh jaringan Trans Maluku. Jaringan jalan darat tersebut setingkat jalan kolektor dan jalan lokal sesuai kebutuhannya dengan kewenangan provinsi dan kabupaten.
(5) Rencana terminal di Kabupaten Buru meliputi :
a. Terminal AKDP (tipe B) dikembangkan di Teluk Bara dan Namlea
b. Terminal Angkutan Kota (tipe C) dikembangkan di Namlea, Waenetat, Waplau dan Air Buaya.
c. Terminal Barang (tipe B) dikembangkan di Namlea.
Pasal 16
Rencana transportasi penyeberangan di Kabupaten Buru adalah:
a. Mempertahankan dan meningkatkan lintasan penyeberangan eksisting yaitu :
1. Jalur Namlea – Galala (Ambon)
2. Jalur Namlea – Ambalau – Wamsisi – Namrole
3. Jalur Namlea – Ambalau
b. Mengembangkan lintasan penyeberangan antara lain :
1. Teluk Bara – Sanana (Maluku Utara)
2. Teluk Bara - Biloro (Buru Selatan)
3. Kayeli – Namlea
4. Kayeli - Ambon
c. Peremajaan kapal-kapal penyeberangan
Pasal 17
Rencana Transportasi Laut di Kabupaten Buru meliputi :
a. rencana alur pelayaran; dan
b. tatanan pelabuhan.
Pasal 18
Rencana alur pelayaran di Kabupaten Buru meliputi :
(4) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran Regional dengan kota-kota di wilayah INDONESIA bagian Timur yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur, yaitu rute : Ambon – Namlea - Wahai dan rute Bula – Wahai – Piru – Masohi – Ambon;
(5) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran lokal atau Pelayaran Kapal Rakyat di di Kabupaten Buru yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur. Jaringan pelayaran rakyat ini umumnya dilaksanakan untuk mengangkut hasil bumi dari satu pulau ke pulau lain atau menyisir pantai khususnya untuk daerah atau pulau-pulau yang akses daratnya belum berkembang.
Pasal 19
Rencana tatanan pelabuhan di Kabupaten Buru meliputi :
(1) Pelabuhan Regional dikembangkan di Namlea dan Teluk Bara
(2) Pelabuhan Lokal dikembangkan di Kabupaten Buru meliputi Ilath, Waplau dan Kayeli/Masarete
Pasal 20
(6) Rencana Transportasi Udara di Kabupaten Buru meliputi:
a. tatanan bandar udara; dan
b. ruang udara.
(7) Rencana pengembangan bandar udara di Kabupaten Buru meliputi :
a. Peningkatan lapangan terbang Namlea berupa perpanjangan lintasan runway;
b. Pembangunan lapangan terbang baru di Namniwel (Namlea).
Pasal 21
Rencana ruang udara di Kabupaten Buru meliputi:
(1) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
a. Ruang udara ini meliputi jalur penerbangan dari dan menuju Bandara Namlea menuju kota-kota PKN yaitu Ambon yang mempunyai pemanfaatan terbatas;
b. udara yang meliputi jalur penerbangan dari dan menuju bandara yang melayani penerbangan perintis Namniwel.
(2) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
Pasal 24
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air di Kabupaten Buru merupakan rencana pengembangan wilayah sungai skala provinsi mencakup konservasi dan
(2) pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dengan cara mengamankan daerah tangkapan air.
(3) Pengendalian daya rusak air dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membuang limbah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap badan air/sungai di Kabupaten Buru.
(4) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang tersedia. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Buru dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik perdesaan atau daerah-daerah terpencil dengan menggunakan sistem pembangkit listrik Mikro Hidro. Selain itu, sumber daya air berperan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, sawah lahan basah dan pasang surut, dan juga bagi usaha perkebunan.
Pasal 25
(1) sistem jaringan Energi dan Kelistrikan di Kabupaten Buru dimaksudkan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan di kawasan budidaya dan pusat permukiman.
Pengembangan jaringan kelistrikan diselaraskan dengan pengembangan pusat perkotaan, pusat produksi, dan pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Serta mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Maluku.
(2) Pembangkit tenaga listrik yang dikembangkan di Kabupaten Buru dapat merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang direncanakan di Desa Waenetat dan Desa Metar, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro dan atau sumberdaya listrik berbasis sumberdaya lokal utamanya daerah terpencil yang dikelola oleh PLN maupun pihak swasta atau masyarakat.
Pasal 26
(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buru dibagi menjadi 2 (dua) kelompok meliputi:
a. Kelompok jaringan sentral telekomunikasi yaitu sistem yang menghubungkan antar sentral-sentral yang secara sistematis menunjukkan jenjang (hirarki) dari sentral utama (makro) ke sentral lokal (mikro)
b. Kelompok jaringan telepon yaitu sistem jaringan telepon yang menghubungkan antara sentral lokal (STO manual) dengan pelanggan yang secara sistematis menunjukkan jenjang dari kabel primer, kabel sekunder dan kaber tersier (pelanggan).
(2) Rencana Prasarana telekomunikasi yang akan dikembangan, meliputi:
a. sistem kabel;
b. sistem seluler; dan
c. sistem satelit.
Rencana jaringan telekomunikasi disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.
(3) Rencana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buru adalah:
a. Sistem jaringan diarahkan sebagai gabungan antara jaringan pelayanan telekomunikasi yang disiapkan pemerintah dan yang dibangun swasta;
b. Cakupan pelayanan yang seluas mungkin dengan pelayanan yang optimal, dan terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau dan wilayah terisolir;
c. Mengintegrasikan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dengan sistem jaringan transportasi sehingga semua kawasan yang memiliki tingkat aksesibilitas akan didukung oleh pelayanan jaringan telekomunikasi.
d. Penempatan telepon umum perlu diarahkan pada ibukota kabupaten, pusat kecamatan dan pusat-pusat desa.
Pasal 27
(1) Sistem air bersih yang diusulkan adalah :
a. Sambungan langsung dari pusat penyediaan air bersih (PAM) setempat. Sistem penyediaan air bersih ini dapat diterapkan di wilayah perkotaan, dengan sumber air dari sungai-sungai dan atau mata air yang ada.
b. Kran Umum, disediakan pada kawasan-kawasan permukiman padat.
c. Sambungan langsung dari PAM di perdesaan, dengan sumber air baku dari mata air di pegunungan.
(2) Kebutuhan air bersih di wilayah perdesaan melalui sumber air bersih, baik dari sumur maupun dari sungai, sedang bagi wilayah perkotaan yang mulai padat penduduknya, khususnya Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waeapo
Pasal 28
(1) Lokasi TPA direncanakan terdapat di kecamatan Namlea, Waplau, Air Buaya, Waeapo dan Batabual, lokasi TPA berada tidak jauh dari pusat pemukiman (ibukota kecamatan), pengolahan sampah yang digunakan adalah komposting, pembakaran dan Controlled Land-fill;
(2) Lokasi Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL) berada di Kecamatan Namlea, Waplau, Air Buaya, Waeapo dan Batabual, lokasi berada agak jauh dari pusat pemukiman atau ibukota kecamatan.
(1) Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Buru meliputi:
a. Rencana sistem perkotaan dan perdesaan;
b. Rencana sistem pusat pelayanan;
c. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
d. Rencana sistem jaringan transportasi;
e. Rencana sistem prasarana sumberdaya air;
f. Rencana sistem prasarana telematika;
g. Rencana sistem prasarana energi;
h. Rencana sistem prasarana Air bersih;
i. Rencana sistem prasarana pengelolan lingkungan;
j. Rencana sistem sarana wilayah;
(3) Rencana struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buru digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem perkotaan di Kabupaten Buru terdiri atas PKW, PKL, PPK dan PPL;
(2) Sistem perkotaan Kabupaten Buru meliputi Rencana Sistem Kota-Desa dan Kota-Kota, Hirarki kota-kota, Rencana sistem perkotaan dan Fungsi kota-kota.
Rencana sistem Kota-Desa di Kabupaten Buru meliputi:
a. pengembangan ekonomi perdesaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah perdesaan, meningkatkan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan, mengembangkan dan memperkuat keterkaitan Desa-Kota;
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat;
c. pengawasan dan pemanfaatan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat;
d. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga.
(1) Rencana sistem Kota-kota meliputi :
a. mengembangkan Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial-ekonomi-budaya lainnya;
b. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga;
c. mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan Kawasan Perkotaan;
d. menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana agar sebagai kelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pengembangan Kawasan Perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya;
e. mengembangkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Buru dan sekitarnya;
f. pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.
(2) Hierarki kota dibagi atas 3 (tiga) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten, yaitu:
a. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Namlea.
b. kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Teluk Bara, Waenetat dan Ilath.
c. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan ibukota kecamatan yang merupakan embrio untuk menjadi PKL.
(3) Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Buru meliputi :
1. Wilayah Pengembangan I, Meliputi kecamatan Namlea dan Waplau dimana Namlea sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan rencana pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa didukung oleh sektor pertanian dan perikanan.
Jikumerasa dan Sawa/Waeperang direncanakan sebagai Pusat Pelayan Kawasan (PPK) dengan wilayah rencana pengembangan pariwisata.
Wilayah Pengembangan I meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan yaitu:
Pertama; Kawasan Namlea sebagai Pusat Kegiatan Lokal dengan leading sektor perdagangan dan jasa dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada Desa Sanleko dengan wilayah rencana pengembangan pada sektor perikanan dan perkebunan meliputi Desa Jamilu, Desa Siahoni, Desa Batuboy, Desa Saliong dan Desa Marloso.
kedua ; kawasan waplau sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan dengan 3 (tiga) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PL Waeperang dengan rencana pengembangan sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan rmeliputi Desa Waeperang, Desa Lamahang, Dusun Miskoko, Desa Waplau, dan Dusun Waenau;
(b) PPL Namsina dengan rencana pengembangan sektor pertanian meliputi Desa Waeura, Desa Samalagi, Desa Namsina dan Desa Waelesi;
(c) PPL Waelihang dengan rencana pengembangan sektor kelautan dan perikanan meliputi Desa Waelihang, Desa Waprea, Desa Waepoti, Desa Hatawano, Dusun Skilale, Laheriat dan Tupanaliang.
2. Wilayah Pengembangan II, meliputi kecamatan Airbuaya dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan perkebunan didukung oleh sektor peternakan dan kehutanan, meliputi 3 (tiga) kawasan pengembangan yaitu :
Pertama : Kawasan Teluk Bara sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan didukung oleh sektor pertanian dan kehutanan dengan dua (2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PPL Waeruba dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan meliputi Desa Waeruba, Desa Kampung Baru, Dusun Waehotong Baru, Tanjung Karang dan Waekase;
(b). PPL Waelanga dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian meliputi Desa Waelanga, Walmatina dan Selwadu Kedua : kawasan Wamlana - Airbuaya dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan didukung oleh sektor pertanian dan peternakan dengan 2 (dua) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PPL Wamlana dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan sub sektor peternakan meliputi Desa Wamlana, Waspait, Waenibe, Waekose dan Balbalu;
(b). PPL Air Buaya dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian meliputi Desa Airbuaya, Waemangit, Waepure, Waeula, Keramat, Batlale dan Wasbakat;
Ketiga : Kawasan Danau Rana dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian dan kehutanan, diarahkannya sebagai wilayah pengembangan Agrowisata Berbasis Budaya meliputi 2 (dua) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PPL Silewa dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian meliputi Dusun Wasi, Ukalahin, Nipa, Skusa, Silewa, Lemanpoli, Walsekat dan Waidangan;
(b). PPL Waereman dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian dan sektor kehutanan meliputi Desa Waereman, Wagrahi, Warujawa, Wamamboli, Kaktuan, Gehonangan dan Erdapa.
3. Wilayah Pengembangan III, Meliputi wilayah Dataran Waeapo dengan pusat pengembangan di Waenetat sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh peternakan dan kehutanan terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi 4 (empat) kawasan pengembangan yaitu :
Pertama : Kawasan Waenetat sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi desa Waekasar dan Baman dengan satu Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada Desa Savana Jaya dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian, kehutanan dan peternakan meliputi Desa Bantalareja, Gogrea, Waetele dan Waekarta.
Kedua : Kawasan Waegeren dimana Desa Waegeren sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh 2 (dua) PPL yaitu :
(a). PPL Wabloi meliputi Desa Waegeren, Kubalahin, Mahetnangan, Waesuhan, Wabloi, Tifu, Waegapa dan Migodo;
(b). PPL Wanakarta meliputi Desa Waswadi, Waengura, Bilahin;
Ketiga; Kawasan Grandeng dimana Desa Grandeng sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor peternakan meliputi 2 (dua) PPL yaitu :
(a). PPL Metar meliputi Desa Wagernangan, Metar, Wapsalit, Lele, Debo, Wambasalahin dan Mensayang;
(b).
PPL Lokasi meliputi Desa Modanmohe, Watempuli, Lokasi, Ukalahin dan Waengapan;
Keempat : Kawasan Parbulu dimana Desa Parbulu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada Desa Debowae dengan wilayah pendukung Debowae, Dafa, Widit dan Wamsait, Waelata; Warmoli dan Waetoni;
Kelima : Kawasan Waelo dimana Desa Waelo sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan meliputi 2 (dua) PPL yaitu;
(a). PPL Waeleman meliputi Desa Waeleman, Guna Jaya, Simlau, Basalale, Skotbesy, Winangan dan Wasgoret;
(b). PPL Waetina meliputi Desa Waetina, Waepulun, Waeflan, Tanah Merah dan Homrey.
4. Wilayah Pengembangan IV, Meliputi Kayeli/Masarete- Ilath dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan sub sektor perkebunan meliputi 2 Idua) kawasan pengembangan yaitu :
Pertama : Kawasan Ilath sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan sub sektor perkebunan yang meliputi Desa Ilath, Waemorat, Waelawa, waemoli, Namsugi, Namlea Ilath, Waemorat, Seith dan Batu Jungku.
Kedua : Kawasan Kayeli/Masarete dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada Desa Kayeli/Masarete dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan meliputi Desa Kaki Air, Masarete, Kayeli, Waetose, Waelapia, Waefefa dan Wayasel.
Rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Buru terdiri atas :
a. Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi
b. Rencana Transportasi Darat, Laut dan Udara
(1) Rencana sistem pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Buru adalah sebagai berikut:
a. Sistem transportasi yang dikembangkan antara PKN (pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), antar PKW dan antara PKW dengan PKL, dan antaran PKL dengan PPK, secara keseluruhan menggunakan transportasi darat, laut dan udara.
b. Antara PKN dan PKW antara lain antara Kota Ambon dengan Kota Namlea menggunakan transportasi darat, laut dan udara.
c. Antara PKW dengan PKW antara lain Kota Namlea dengan kota-kota lain utamanya PKW di luar Kabupaten Buru seperti Kota Namrole, Kota Masohi, Kota Wahai, Kota Bula dan Kota Werinama, menggunakan transportasi darat dan laut.
d. Antara PKW dengan PKL antara lain antara Kota Namlea, dengan Kota Teluk Bara, Ilath dan Waenetat dengan transportasi laut dan darat;
(2) Rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Buru meliputi:
a. rencana Trans Maluku dan rencana jaringan jalan darat utamanya jalan provinsi dan jalan kabupaten;
b. rencana terminal; dan
c. rencana transportasi penyeberangan.
(3) Rencana pengembangan Trans Maluku di Kabupaten Buru yang menghubungkan kota– kota PKN, PKW, PKSN dan PKL mempunyai status jalan nasional dan jalan provinsi yang menjadi kewenangan/tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
(4) Rencana pengembangan jaringan jalan darat di Kabupaten Buru adalah jaringan jalan darat yang menghubungkan antar kota-kota PKW dengan PKL, antara kota-kota PKL dengan PKL, antara kota PKL dengan PPK yang tidak terhubungkan oleh jaringan Trans Maluku. Jaringan jalan darat tersebut setingkat jalan kolektor dan jalan lokal sesuai kebutuhannya dengan kewenangan provinsi dan kabupaten.
(5) Rencana terminal di Kabupaten Buru meliputi :
a. Terminal AKDP (tipe B) dikembangkan di Teluk Bara dan Namlea
b. Terminal Angkutan Kota (tipe C) dikembangkan di Namlea, Waenetat, Waplau dan Air Buaya.
c. Terminal Barang (tipe B) dikembangkan di Namlea.
Pasal 16
Rencana transportasi penyeberangan di Kabupaten Buru adalah:
a. Mempertahankan dan meningkatkan lintasan penyeberangan eksisting yaitu :
1. Jalur Namlea – Galala (Ambon)
2. Jalur Namlea – Ambalau – Wamsisi – Namrole
3. Jalur Namlea – Ambalau
b. Mengembangkan lintasan penyeberangan antara lain :
1. Teluk Bara – Sanana (Maluku Utara)
2. Teluk Bara - Biloro (Buru Selatan)
3. Kayeli – Namlea
4. Kayeli - Ambon
c. Peremajaan kapal-kapal penyeberangan
Pasal 17
Rencana Transportasi Laut di Kabupaten Buru meliputi :
a. rencana alur pelayaran; dan
b. tatanan pelabuhan.
Pasal 18
Rencana alur pelayaran di Kabupaten Buru meliputi :
(4) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran Regional dengan kota-kota di wilayah INDONESIA bagian Timur yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur, yaitu rute : Ambon – Namlea - Wahai dan rute Bula – Wahai – Piru – Masohi – Ambon;
(5) Rencana Pengembangan Alur Pelayaran lokal atau Pelayaran Kapal Rakyat di di Kabupaten Buru yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur. Jaringan pelayaran rakyat ini umumnya dilaksanakan untuk mengangkut hasil bumi dari satu pulau ke pulau lain atau menyisir pantai khususnya untuk daerah atau pulau-pulau yang akses daratnya belum berkembang.
Pasal 19
Rencana tatanan pelabuhan di Kabupaten Buru meliputi :
(1) Pelabuhan Regional dikembangkan di Namlea dan Teluk Bara
(2) Pelabuhan Lokal dikembangkan di Kabupaten Buru meliputi Ilath, Waplau dan Kayeli/Masarete
Pasal 20
(6) Rencana Transportasi Udara di Kabupaten Buru meliputi:
a. tatanan bandar udara; dan
b. ruang udara.
(7) Rencana pengembangan bandar udara di Kabupaten Buru meliputi :
a. Peningkatan lapangan terbang Namlea berupa perpanjangan lintasan runway;
b. Pembangunan lapangan terbang baru di Namniwel (Namlea).
Pasal 21
Rencana ruang udara di Kabupaten Buru meliputi:
(1) Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
a. Ruang udara ini meliputi jalur penerbangan dari dan menuju Bandara Namlea menuju kota-kota PKN yaitu Ambon yang mempunyai pemanfaatan terbatas;
b. udara yang meliputi jalur penerbangan dari dan menuju bandara yang melayani penerbangan perintis Namniwel.
(2) Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air di Kabupaten Buru merupakan rencana pengembangan wilayah sungai skala provinsi mencakup konservasi dan
(2) pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dengan cara mengamankan daerah tangkapan air.
(3) Pengendalian daya rusak air dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membuang limbah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap badan air/sungai di Kabupaten Buru.
(4) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang tersedia. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Buru dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik perdesaan atau daerah-daerah terpencil dengan menggunakan sistem pembangkit listrik Mikro Hidro. Selain itu, sumber daya air berperan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, sawah lahan basah dan pasang surut, dan juga bagi usaha perkebunan.
(1) sistem jaringan Energi dan Kelistrikan di Kabupaten Buru dimaksudkan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan di kawasan budidaya dan pusat permukiman.
Pengembangan jaringan kelistrikan diselaraskan dengan pengembangan pusat perkotaan, pusat produksi, dan pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Serta mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Maluku.
(2) Pembangkit tenaga listrik yang dikembangkan di Kabupaten Buru dapat merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang direncanakan di Desa Waenetat dan Desa Metar, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro dan atau sumberdaya listrik berbasis sumberdaya lokal utamanya daerah terpencil yang dikelola oleh PLN maupun pihak swasta atau masyarakat.
(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buru dibagi menjadi 2 (dua) kelompok meliputi:
a. Kelompok jaringan sentral telekomunikasi yaitu sistem yang menghubungkan antar sentral-sentral yang secara sistematis menunjukkan jenjang (hirarki) dari sentral utama (makro) ke sentral lokal (mikro)
b. Kelompok jaringan telepon yaitu sistem jaringan telepon yang menghubungkan antara sentral lokal (STO manual) dengan pelanggan yang secara sistematis menunjukkan jenjang dari kabel primer, kabel sekunder dan kaber tersier (pelanggan).
(2) Rencana Prasarana telekomunikasi yang akan dikembangan, meliputi:
a. sistem kabel;
b. sistem seluler; dan
c. sistem satelit.
Rencana jaringan telekomunikasi disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.
(3) Rencana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buru adalah:
a. Sistem jaringan diarahkan sebagai gabungan antara jaringan pelayanan telekomunikasi yang disiapkan pemerintah dan yang dibangun swasta;
b. Cakupan pelayanan yang seluas mungkin dengan pelayanan yang optimal, dan terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau dan wilayah terisolir;
c. Mengintegrasikan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dengan sistem jaringan transportasi sehingga semua kawasan yang memiliki tingkat aksesibilitas akan didukung oleh pelayanan jaringan telekomunikasi.
d. Penempatan telepon umum perlu diarahkan pada ibukota kabupaten, pusat kecamatan dan pusat-pusat desa.
(1) Sistem air bersih yang diusulkan adalah :
a. Sambungan langsung dari pusat penyediaan air bersih (PAM) setempat. Sistem penyediaan air bersih ini dapat diterapkan di wilayah perkotaan, dengan sumber air dari sungai-sungai dan atau mata air yang ada.
b. Kran Umum, disediakan pada kawasan-kawasan permukiman padat.
c. Sambungan langsung dari PAM di perdesaan, dengan sumber air baku dari mata air di pegunungan.
(2) Kebutuhan air bersih di wilayah perdesaan melalui sumber air bersih, baik dari sumur maupun dari sungai, sedang bagi wilayah perkotaan yang mulai padat penduduknya, khususnya Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waeapo
BAB Keenam
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Buru
(1) Lokasi TPA direncanakan terdapat di kecamatan Namlea, Waplau, Air Buaya, Waeapo dan Batabual, lokasi TPA berada tidak jauh dari pusat pemukiman (ibukota kecamatan), pengolahan sampah yang digunakan adalah komposting, pembakaran dan Controlled Land-fill;
(2) Lokasi Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL) berada di Kecamatan Namlea, Waplau, Air Buaya, Waeapo dan Batabual, lokasi berada agak jauh dari pusat pemukiman atau ibukota kecamatan.
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buru meliputi :
a. kawasan lindung Kabupaten Buru; dan
b. kawasan budi daya Kabupaten Buru.
(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buru digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 2
Pasal 30
Kawasan lindung di Kabupaten Buru meliputi :
a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi;
Pasal 31
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya di Kabupaten Buru terdiri atas kawasan hutan lindung yang tersebar di Kabupaten Buru dan di hampir seluruh pulau dengan luas kurang lebih 103,123 Ha. Hutan lindung terdapat di semua kecamatan, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Air Buaya.
(2) Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b meliputi :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau; dan
d. kawasan sekitar mata air.
(3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Buru meliputi hutan suaka alam yang berlokasi di kecamatan Batabual
(4) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Buru meliputi :
a. rawan gempa yang berlokasi di Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Waplau, Kecamatan Namlea, Kecamatan Waeapo, membentang Timur laut – Barat Daya, dan Danau Rana;
b. rawan tanah longsor yang berlokasi di pegunungan dan bukit-bukit Utara di Kecamatan Air Buaya
c. kawasan yang berpotensi rawan banjir skala tinggi terjadi di aliran sungai yang melewati Kecamatan ; Waeapo, dan Sekitarnya, bagian Utara Kecamatan Air Buaya di kota Air Buaya, serta
d. kerwanan tsunami tinggi terkonsentrasi di pantai Kecamatan Batabual bagian Utara, seluruh Pantai Namlea, seluruh Pantai Kecamatan Waeapo, Timur laut Kecamatan Waplau, dan Pantai Utara –Timur Laut Kecamatan Air Buaya.
(5) Kawasan rawan bencana alam ini secara keseluruhan ditetapkan sebagai zonasi multi risiko bencana yang mempunyai kriteria rendah, sedang dan tinggi.
(6) Kawasan lindung geologi di Kabupaten Buru meliputi kawasan yang terdapat air tanah dan memerlukan perlindungan khusus.
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
(1) Kawasan strategis Kabupaten Buru adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
(2) Jenis kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(3) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten.
c. Memiliki potensi ekspor.
d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
e. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan provinsi.
f. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
(4) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat-istiadat atau budaya provinsi.
b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial budaya dan jati diri bangsa dan masyarakat lokal;
c. Merupakan aset nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. Sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya nasional di wilayah provinsi;
e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional dan provinsi.
(5) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi ditetapkan apabila kawasan tersebut memiliki sumberdaya alam yang dinilai strategis bagi provinsi.
(6) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
b. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara.
c. Rawan bencana alam provinsi.
Pasal 36
(1) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kabupaten meliputi : perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misalnya untuk pengembangan pariwisata, industri dan lain-lain), kepentingan wisata dan ritual, kepentingan perhubungan dan kepentingan militer.
(2) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
a. memberikan perlindungan terhadap ekosistem di wilayah pesisir dan ekosistem agar terjaga kelestariannya.
b. menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau kecil
(3) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi.
a. Meningkatkan produktivitas perikanan pada Kawasan Perikanan yang direncanakan dengan baik dan memperhatikan aspek lingkungan;
b. MENETAPKAN lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil.
(4) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan wisata dan ritual.
a. Memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk kegiatan wisata dan ritual;
b. Memanfaatkan kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk wisata dan ritual secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Pasal 37
Rencana sistem pusat permukiman dibedakan atas pengembangan pusat permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.
(1) Rencana pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi rencana terhadap fungsi pusat kegiatan dan rencana terhadap penataan struktur ruang pusat- pusat permukiman perkotaan.
(2) Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Pasal 38
(1) Rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang pedesaan sebagai sistem pusat permukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan.
(2) Rencana pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui:
a. Pembentukan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
b. pembentukan pusat desa.
(3) Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan.
(4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial- ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.
Pasal 39
(1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud memiliki nilai strategis kabupaten ditetapkan sebagai kawasan andalan.
(2) Nilai strategis provinsi meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
(3) Kawasan andalan yang ditetapkan di Kabupaten Buru seperti tertera pada Lampiran 3.
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buru meliputi :
a. kawasan lindung Kabupaten Buru; dan
b. kawasan budi daya Kabupaten Buru.
(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buru digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 2
Kawasan lindung di Kabupaten Buru meliputi :
a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi;
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya di Kabupaten Buru terdiri atas kawasan hutan lindung yang tersebar di Kabupaten Buru dan di hampir seluruh pulau dengan luas kurang lebih 103,123 Ha. Hutan lindung terdapat di semua kecamatan, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Air Buaya.
(2) Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b meliputi :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau; dan
d. kawasan sekitar mata air.
(3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Buru meliputi hutan suaka alam yang berlokasi di kecamatan Batabual
(4) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Buru meliputi :
a. rawan gempa yang berlokasi di Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Waplau, Kecamatan Namlea, Kecamatan Waeapo, membentang Timur laut – Barat Daya, dan Danau Rana;
b. rawan tanah longsor yang berlokasi di pegunungan dan bukit-bukit Utara di Kecamatan Air Buaya
c. kawasan yang berpotensi rawan banjir skala tinggi terjadi di aliran sungai yang melewati Kecamatan ; Waeapo, dan Sekitarnya, bagian Utara Kecamatan Air Buaya di kota Air Buaya, serta
d. kerwanan tsunami tinggi terkonsentrasi di pantai Kecamatan Batabual bagian Utara, seluruh Pantai Namlea, seluruh Pantai Kecamatan Waeapo, Timur laut Kecamatan Waplau, dan Pantai Utara –Timur Laut Kecamatan Air Buaya.
(5) Kawasan rawan bencana alam ini secara keseluruhan ditetapkan sebagai zonasi multi risiko bencana yang mempunyai kriteria rendah, sedang dan tinggi.
(6) Kawasan lindung geologi di Kabupaten Buru meliputi kawasan yang terdapat air tanah dan memerlukan perlindungan khusus.
(1) Rencana Kawasan Budidaya di Kabupaten Buru terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan peternakan;
e. Kawasan peruntukan perikanan;
f. Kawasan peruntukan pertambangan;
g. Kawasan peruntukan industri;
h. Kawasan peruntukan wisata;
i. Kawasan peruntukan permukiman;
j. Kawasan peruntukan lainnya.
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi yaitu Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas yang terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 110.743,25 Ha, kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 102.383,69 Ha, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi dengan luasan
35.603,45 Ha;
(3) Kawasan peruntukan hutan rakyat yang terdapat di Kecamatan Air Buaya, Waplau, Waeapo, dan Batabual;
(4) Kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kecamatan Waeapo yang merupakan kawasan prioritas dengan rencana pembukaan lahan sawah seluas 20.000 Ha dengan rata-rata produksi 4,5 – 6 ton perhektar, yang didukung oleh Kecamatan Waplau dan Air Buaya;
(5) Kawasan peruntukan peternakan terdapat pada Kecamatan Air Buaya, Waplau, Namlea dan Waeapo;
(6) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Buru terdiri dari perikana tangkap yang terdapat di wilayah ekologis Teluk Kayeli dan Buru Utara, rencana pendukung dalam perikanan tangkap adalah dengan membangun pelabuhan perikanan tangkap di Kecamatan Waplau dan budidaya perikanan yaang direncanakan pengembangannya di perairan Teluk Kayeli dan Saliong.
(7) Kawasan peruntukan pertambangan yang ada di Kabupaten Buru adalah bersifat tersebar, pertambangan yang ada berupa mineral dan batubara yaitu galian pasir, kerikil dan batu mangg/kerakal.
(8) Kawasan peruntukan industri terdapat di kecamatan Waeapo dan Air Buaya, arahan pengembangan industri di Kabupaten Buru adalah industri yang berbasis pertanian atau agro industri;
(9) Kawasan peruntukan permukiman yang direncakan adalah tersebar di setiap kecamatan;
(10) Kawasan peruntukan lainnya yang direncanakan di Kabupaten Buru adalah kawasan hutan produksi tetap yang diubah statusnya menjadi hutan produksi konversi yang selanjutnya dapat diubah menjadi areal peruntukan lain.
(1) Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
(2) Kawasan lindung dimaksud meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam dan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi;
(3) Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
b. peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu;
d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
e. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; serta
f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.
(4) Rencana pengelolaan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara lain:
a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;
c. perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung; dan
d. menindak tegas prilaku vandalisme terhadap fungsi lindung.
(5) Rencana pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
d. perlindungan dan pelestarian habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
e. pengembangan dan perlindungan kegiatan budidaya di kawasan sekitar pantai dan lautan;
f. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; dan
g. pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang bergunauntuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
(6) Rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
a. perlindungan hutan raya atau taman raya yang mempunyai vegetasi tetap, yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
b. perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas yang;
c. perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan;
d. pelestarian alam di darat maupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.
(7) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
a. perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi unuk kegiatan permukiman;
b. perlindungan kawasan yang berpontensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi; dan
c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor;
(8) Rencana pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
a. perlindungan air tanah melalui pengelolaan kawasan sekitar air tanah;
b. penetapan areal yang memiliki potensi air tanah yang memerlukan perlindungan;
dan
c. perlindungan kawasan sekitar mata air melalui penghijauan dan perlindungan terhadap vegetasi dan tumbuhan di sekitarnya.
(1) Kawasan strategis Kabupaten Buru adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
(2) Jenis kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(3) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten.
c. Memiliki potensi ekspor.
d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
e. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan provinsi.
f. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
(4) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat-istiadat atau budaya provinsi.
b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial budaya dan jati diri bangsa dan masyarakat lokal;
c. Merupakan aset nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. Sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya nasional di wilayah provinsi;
e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional dan provinsi.
(5) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi ditetapkan apabila kawasan tersebut memiliki sumberdaya alam yang dinilai strategis bagi provinsi.
(6) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
b. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara.
c. Rawan bencana alam provinsi.
BAB Keenam
Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(1) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kabupaten meliputi : perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misalnya untuk pengembangan pariwisata, industri dan lain-lain), kepentingan wisata dan ritual, kepentingan perhubungan dan kepentingan militer.
(2) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
a. memberikan perlindungan terhadap ekosistem di wilayah pesisir dan ekosistem agar terjaga kelestariannya.
b. menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau kecil
(3) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi.
a. Meningkatkan produktivitas perikanan pada Kawasan Perikanan yang direncanakan dengan baik dan memperhatikan aspek lingkungan;
b. MENETAPKAN lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil.
(4) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan wisata dan ritual.
a. Memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk kegiatan wisata dan ritual;
b. Memanfaatkan kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk wisata dan ritual secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan.
BAB Ketujuh
Rencana Pengelolaan Sistem Permukiman, Perdesaan dan Perkotaan
Rencana sistem pusat permukiman dibedakan atas pengembangan pusat permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.
(1) Rencana pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi rencana terhadap fungsi pusat kegiatan dan rencana terhadap penataan struktur ruang pusat- pusat permukiman perkotaan.
(2) Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Pasal 38
(1) Rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang pedesaan sebagai sistem pusat permukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan.
(2) Rencana pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui:
a. Pembentukan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
b. pembentukan pusat desa.
(3) Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan.
(4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial- ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.
BAB Kedelapan
Penetapan Kawasan Budi Daya Yang Memiliki Nilai Strategis Kabupaten
(1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud memiliki nilai strategis kabupaten ditetapkan sebagai kawasan andalan.
(2) Nilai strategis provinsi meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
(3) Kawasan andalan yang ditetapkan di Kabupaten Buru seperti tertera pada Lampiran 3.
(1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Buru dilakukan berdasarkan kepentingan:
a. pertumbuhan ekonomi;
b. sosial dan budaya;
c. pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. Kawasan Strategis Namlea merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat kegiatan sosial dan budaya;
2. Kawasan Strategis Teluk Bara merupakan pusat perekonomian di sisi barat dalam mendukung perkembangan ekonomi sektor perkebunan dan perikanan;
3. Kawasan Strategis Ilath merupakan pusat perekonomian di sisi timur dalam mendukung perkembangan ekonomi sektor perkebunan dan perikanan juga merupakan pintu gerbang menuju Kabupaten Buru Selatan;
4. Kawasan Strategis Waenetat merupakan lumbung padi bagi Provinsi Maluku serta mendukung fungsi Kabupaten Buru sebagai kawasan andalan nasional;
5. Kawasan Strategis Danau Rana merupakan sumber mata air dan paru-paru Kabupaten Buru serta pusat adat dan budaya Pulau Buru.
(3) Rencana kawasan strategis wilayah Kabupaten Buru secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 4
(1) Rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan ruang wilayah ;
(2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Rencana pemanfaatan ruang Kabupaten Buru mencakup pengembangan struktur tata ruang, pengembangan pola tata ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pasal 42
(1) Program pengembangan struktur tata ruang meliputi:
a. program pengembangan sistem kota-kota dan infrastruktur wilayah,
b. program pengembangan transportasi darat, laut, dan udara;
c. program pengembangan sumberdaya air dan irigasi;
d. program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi;
e. program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman;
f. program pengembangan kawasan andalan; dan
g. program pengamanan kawasan pertahanan dan keamanan.
(2) Program pengembangan pola ruang meliputi:
a. program perwujudan kawasan lindung kabupaten
b. program perwujudan kawasan budidaya; dan
c. program perwujudan kawasan strategis.
(3) Program pengembangan struktur ruang dan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilihat pada Lampiran 5.
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buru dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Bupati Buru.
(3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
a. penetapan peraturan zonasi Kabupaten Buru;
b. perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; serta
d. pengenaan sanksi.
Pasal 44
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan pedoman dalam perumusan arahan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
Pasal 45
(1). Arahan Perizinan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
(2). Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas wilayah;
b. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah;
c. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin, dengan dikenai denda;
d. Pemanfaatan yang tidak sesuai tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan.
Pasal 46
Pasal 47
(1). Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi.
(2). Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mempertimbangkan jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagai berikut :
a. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang;
Dalam kaitan ini bentuk sanksi yang dapat diterapkan antara lain adalah peringatan, penghentian kegiatan dan pencabutan sementara izin yang telah diterbitkan, dan pencabutan tetap izin yang diberikan.
b. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruang menyimpang, dalam kaitan ini bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan, atau pembatasan kegiatan pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang.
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buru dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Bupati Buru.
(3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
a. penetapan peraturan zonasi Kabupaten Buru;
b. perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; serta
d. pengenaan sanksi.
(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan pedoman dalam perumusan arahan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
(1). Arahan Perizinan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
(2). Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas wilayah;
b. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah;
c. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin, dengan dikenai denda;
d. Pemanfaatan yang tidak sesuai tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan.
(1). Insentif dan disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan/membatasi dalam penataan ruang.
(2). Arahan insentif dan disinsentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
a. Mengembangkan pusat kawasan strategis beberapa insentif yang akan diterapkan adalah: pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis sebagai prioritas, memberi kemudahan perijinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis dan promosi kawasan strategis guna menarik investor;
b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, beberapa insentif yang diberikan adalah: pembangunan akses menuju kawasan, memberikan kemudahan perizinan, serta pemberian pelayanan jaringan prasarana dan sarana kawasan;
c. Mengendalikan perkembangan di wilayah Kabupaten Buru, yang sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, beberapa disinsentif yang diberikan adalah: tidak dikeluarkan izin lokasi baru, tidak dibangun akses jalan baru, dan tidak dibangun jaringan prasarana baru terutama prasarana vital yang meliputi DAM, bendungan, jembatan, pelabuhan/bandara, pemancar elektronik, dan lain-lain;
d. Mengendalikan pengembangan di sekitar pusat kota Namlea, beberapa disinsentif yang diberikan adalah: pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di bagian wilayah lain dan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
e. Pengembangan ruang hijau terbuka insentif yang diberikan adalah penetapan hukum yang jelas bagi pelanggaran pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau; disinsentif berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi pada lahan-lahan yang dialokasikan bagi ruang terbuka hijau;
f. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa insentif yang diberikan adalah pengurangan biaya perizinan dan kemudahan PBB; penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah, sedangkan beberapa disinsentif yang diberikan adalah pengenaan retribusi perubahan guna lahan; kewajiban penyediaan pelayanan umum pada lokasi yang sama atau lokasi yang lain; kewajiban membayar development impact
fees; pembatasan KDB dan KLB lebih rendah dari yang telah ditetapkan bagi kawasan tertentu;
g. Pengembangan kawasan industri insentif yang diberikan adalah penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah; pengadaan infrastruktur oleh pemerintah;
bantuan dalam menyusun AMDAL;
kemudahan dalam proses perijinan;
pengurangan biaya perijinan dan kekuatan hukum untuk mengendalikan gangguan/pencemaran, sedangkan disinsentif yang diberikan berupa kekuatan hukum untuk mencabut izin operasional industri tersebut;
h. Pengembangan permukiman perlu untuk memperhitungkan faktor-faktor bencana, insentif yang diberikan adalah penyediaan infrastruktur dan kemudahan perijinan;
sedangkan disinsentif yang diberikan adalah nilai PBB yang lebih tinggi.
(1). Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi.
(2). Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mempertimbangkan jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagai berikut :
a. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang;
Dalam kaitan ini bentuk sanksi yang dapat diterapkan antara lain adalah peringatan, penghentian kegiatan dan pencabutan sementara izin yang telah diterbitkan, dan pencabutan tetap izin yang diberikan.
b. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruang menyimpang, dalam kaitan ini bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan, atau pembatasan kegiatan pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang.
Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Buru, masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 49
(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru dari Lembaran Daerah , masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah .
(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan
peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.
Pasal 50
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.
Pasal 51
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Buru masyarakat wajib:
a. berperan dalam memelihara kualitas ruang;
b. berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Pasal 53
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.
Pasal 54
Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran masyarakat dapat berbentuk:
a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota.
d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten/Kota yang telah ditetapkan;
e. bantuan teknik dan pengeloaan dalam pemanfaatan ruang; dan
f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
Pasal 55
(1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah.
Pasal 56
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan yang dimaksud; dan/atau
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
Pasal 57
Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.
Pasal 58
Penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Buru ini ditunjang oleh sistem kelembagaan (BKPRD)
(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan diancam dengan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
d. meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(1) RTRW Kabupaten Buru ini dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2008 - 2028 dan album peta dengan skala 1:100.000.
(2) Buku RTRW Kabupaten Buru dan album peta sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
RTRW Kabupaten Buru akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJP dan RPJMD.
Pasal 63
RTRW Kabupaten Buru digunakan sebagai pedoman bagi :
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kota dan kecamatan, serta keserasian antarsektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
g. penataan ruang wilayah kota.
Pasal 64
Terhadap RTRW Kabupaten Buru dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima) tahun sekali.
Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Disahkan di Namlea pada tanggal 21, April 2012
BUPATI BURU,
RAMLY I. UMASUGI
Diundangkan di Namlea pada tanggal 21, April 2012
SEKRETARIS DAERAH,
ABDUL ADJID SOULISA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 19
(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi :
a. pengembangan struktur ruang gugus pulau;
b. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
c. pengembangan sistem kota-kota;
d. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
e. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi;
f. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi;
g. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
h. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana sumber daya air.
(2) Strategi untuk pengembangan struktur ruang gugus pulau meliputi:
a. mengembangkan gugus pulau sesuai dengan kriteria yang berlaku;
b. meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat gugus pulau yang ada;
c. mengembangkan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan pada setiap gugus pulau;
d. mengembangkan keterkaitan antar gugus pulau yang berdekatan;
e. mengembangkan keterkaitan prasarana dan sarana antar gugus pulau untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
(3) Strategi untuk pengembangan sistem kota-kota meliputi:
a. memperkuat keterkaitan ekonomi dan spasial di dalam wilayah daratan;
b. pengembangan wilayah daratan agar dapat membentuk suatu kesatuan ekonomi spasial yang solid serta efesien dalam hal penyediaan prasarana wilayah;
c. memperkuat fungsi-fungsi yang sudah ada di kota-kota yang terpilih sebagai pusat- pusat pertumbuhan, agar terbentuk kesatuan sistem yang mempunyai hierarki dan fungsi ruang saling mengisi yaitu Namlea, Waplau, Ilath, Air Buaya dan Waeapo;
d. mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional yang dilakukan dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi antara ibukota Provinsi, ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
e. mengembangkan keterkaitan secara tata ruang yang dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama dengan pengembangan jaringan jalan.
f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi ibukota kecamatan terutama sebagai pusat wilayah belakangnya.
g. mengarahkan kota-kota menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang, berdasarkan kondisi potensi-potensi sumber daya alam yang khas sehingga dapat menjadi suatu keunggulan komperatif yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya.
h. mengembangkan kota-kota sebagai pusat pelayanan yang berhierarki agar tercapai efisiensi dalam pembiayaan pembangunan fasilitas, dan dengan memperhatikan faktor kedekatan gugus pulau sehingga dapat lebih memperluas cakupan pelayanan kota-kota tersebut.
(4) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi:
a. mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan peran masing- masing kota;
b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing;
c. mengembangkan interaksi desa-kota yang saling menguntungkan.
(5) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki meliputi:
a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Teluk Bara dan Danau Rana yang harus memperhatikan aspek konservasinya;
c. menjaga kawasan pemukiman pantai dari bencana tsunami, abrasi, pencemaran lingkungan, pemanfaatan material yang berlebihan dan lain-lainnya melalui manajemen resiko bencana;
d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
(6) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi meliputi:
a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara agar dicapai pemerataan pembangunan, dengan melihat tingkatan kepentingan dan potensi kota-kota yang bersangkutan;
b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah agar dicapai keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di kabupaten;
c. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah untuk membuka wilayah terisolir;
d. mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi bencana alam;
e. mengembangkan prasarana perhubungan laut dengan meningkatkan keterkaitan intra-regional yaitu hubungan antar-pelabuhan dalam provinsi serta keterkaitan inter- regional yaitu hubungan antara pelabuhan dalam kabupaten dengan pelabuhan yang ada di luar kabupaten;
f. mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan;
g. mengembangkan prasarana perhubungan darat untuk meningkatkan keterkaitan intra pulau besar maupun pulau kecil;
h. pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran;
mendukung pengembangan daerah pedalaman;
memperlancar perhubungan antar kota serta mendukung pengembangan sektor lainnya;
i. pengembangan prasarana perhubungan udara untuk menciptakan hubungan dan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan kabupaten dengan daerah di luar kabupaten seperti ibukota provinsi;
j. optimalisasi fungsi bandar udara yang ada di kabupaten serta pengembangan bandara yang melayani penerbangan perintis.
(7) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi meliputi:
a. pengembangannya prasarana energi untuk mendukung pengembangan kawasan- kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian serta kawasan permukiman penduduk;
b. mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusat-pusat permukiman, pusat- pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya;
c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
(8) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi meliputi:
a. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis;
b. memperluas areal jangkauan telekomunikasi celuler untuk mendukung pembangunan wilayah di kabupaten.
(9) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sumberdaya air meliputi:
a. mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah di dataran Waeapo dan mendukung perkebunan pada wilayah-wilayah potensial bagi kegiatan pertanian di Kecamatan Air Buaya dan Batabual;
b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
c. mengembangkan sistem jaringan sumberdaya air pada kawasan potensial untuk kegiatan pertanian tanaman pangan yang dapat mendukung swasembada pangan;
d. memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan pengairan, air minum dan air industri.
(1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
c. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung.
d. pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan.
(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara;
b. pemantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
c. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah.
d. memberikan perlindungan pada kawasan yang berada pada ketinggian > 500 M dpl dengan kelerengan lebih dari 40 persen bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung;
e. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS yang teletak di kabupaten;
f. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
g. pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi;
h. melindungi kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam;
i. melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti gerakan tanah, longsoran, dan banjir bandang;
j. melindungi kawasan yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota;
k. melindungi kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang memiliki bentuk geologi alami yang khas di Danau Rana;
l. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak menganggu fungsi lindung;
m. pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung agar tidak menganggu fungsi lindung.
n. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai;
o. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan
p. pencegahan kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
q. pengendalian kegiatan yang ada di sekitar sungai;
r. pengamanan daerah aliran sungai.
s. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disekitar danau yang dapat mengganggu fungsi danau;
t. pengendalian kegiatan di sekitar danau;
u. pengamanan di daerah hulu sungai.
(3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkanperubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
(4) Strategi untuk pemantapan dan pengendalian kawasan lindung meliputi :
a. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di kabupaten yang meliputi hutan lindung, kawasan cagar alam, cagar budaya, serta kawasan- kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana.
b. pemantapan dan pengendalian dilakukan agar fungsi kawasan lindung dalam pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan atau budaya bangsa dapat dipertahankan.
(1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam;
b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya di Kabupaten Buru dilakukan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
c. mengupayakan optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan;
d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya;
e. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Strategi pengembangan untuk MENETAPKAN kawasan budidaya meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergi;
c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan daerah.
(3) Strategi pengembangan untuk memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya meliputi:
a. kawasan budidaya perkotaan, yaitu mengembangkan kawasan permukiman yang sudah ada baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pengembangan permukiman perlu memperhatikan aspek keselamatan Mengingat Kabupaten Buru sangat rentan terhadap bahaya bencana alam, baik gempa maupun tsunami.
Pengembangan kawasan budidaya perkotaan didasarkan atas pertimbangan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pengembangan fisik perkotaan;
b. kawasan budidaya hutan, yaitu mengembangkan sumberdaya alam hutan untuk peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. Kawasan budidaya hutan produksi diarahkan pada peningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada dengan sistem Tebang Pilih Tanam INDONESIA (TPTI) maupun Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) melalui Hak penguasaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI);
c. kawasan budidaya hutan produksi terbatas, yaitu meningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya dukung wilayah yang sangat terbatas dengan sistem Tebang Pilih Tanam INDONESIA (TPTI) dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam;
d. kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah, yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi. Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah
terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
e. kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering yang pengembangannya diarahkan pada kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan lainnya. Pengembangannya diprioritaskan pada komoditas unggulan pertanian pangan lahan kering Kabupaten Buru seperti padi ladang, jagung, kacang- kacangan, dan ubi-ubian;
f. kawasan budidaya perkebunan yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan perkebunan. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan dilakukan melalui pengembangan perkebunan rakyat dan oleh perusahaan perkebunan besar.
Pengembangan perkebunan rakyat perlu memperoleh perhatian lebih melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, dan perluasan areal di sekitar perkebunan yang telah ada. Sasaran pembangunan kawasan budidaya perkebunan adalah peningkatan produksi dalam rangka ekspor, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pemanfaatan pertanian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
g. kawasan budidaya peternakan yaitu mengembangkan kawasan peternakan terutama wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi dan pusat-pusat permukiman di perkotaan dan di perdesaan. Sasaran pengembangan kawasan budidaya peternakan adalah meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat;
h. kawasan budidaya perikanan yaitu mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya tambak ikan, udang, rumput laut, dan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari. Sasaran pengembangan kawasan budidaya perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumberdaya hayati perikanan;
i. kawasan pertambangan yaitu mengembangkan kawasan pertambangan pada lokasi- lokasi potensial pertambangan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan serta arahan pemanfaatan ruang;
j. kawasan industri yaitu mengembangkan aneka industri kecil yang sudah ada, serta mengembangkan industri besar dan menengah baru untuk mengolah bahan baku yang berasal dari hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan hasil hutan. Sasaran pengembangan kawasan industri adalah untuk meningkatkan nilai tambah terhadap kegiatan produksi primer yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif dari industri maka sebaiknya kawasan industri dialokasikan pada kawasan budidaya non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar.
Untuk industri yang memerlukan kedekatan dengan sungai, baik sebagai sumber air baku kegiatan industri maupun sebagai bahan penerima buangan yang bersifat cair, maka dapat berlokasi di dekat sungai yang bukan merupakan sumber air minum langsung maupun sumber air baku untuk air minum dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan air buangan. Sementara industri kecil dan rumah tangga dapat berbaur dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan pertanian dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup;
k. kawasan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata alam antara lain wisata pantai, taman laut, wisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(4) Strategi pengembangan untuk mengupayakan optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi:
a. pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap kawasan budidaya;
b. pengembangan prasarana pendukung pengembangan tiap kawasan budidaya;
c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
(5) Strategi pengembangan untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk pemanfaatan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
e. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
(6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya;
d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
h. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
i. penanganan masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya.
(1) Kebijakan penetapan kawasan strategis Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi :
a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian kabupaten yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
c. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
(2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya di kawasan yang berfungsi lindung;
e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
f. merehablitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten;
g. merehabilitasi kawasan budidaya yang rusak sebagai akibat kegiatan penambangan dan kegiatan budidaya lainnya.
(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian kabupaten meliputi:
a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak pengembangan wilayah terutama di Kawasan Namlea, Waeapo, Teluk Bara dan Ilath;
b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
c. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
e. mengintensifkan promosi peluang investasi;
f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan;
(4) Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:
a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi;
b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
(1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
c. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung.
d. pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan.
(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara;
b. pemantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
c. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah.
d. memberikan perlindungan pada kawasan yang berada pada ketinggian > 500 M dpl dengan kelerengan lebih dari 40 persen bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung;
e. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS yang teletak di kabupaten;
f. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
g. pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi;
h. melindungi kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam;
i. melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti gerakan tanah, longsoran, dan banjir bandang;
j. melindungi kawasan yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota;
k. melindungi kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang memiliki bentuk geologi alami yang khas di Danau Rana;
l. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak menganggu fungsi lindung;
m. pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung agar tidak menganggu fungsi lindung.
n. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai;
o. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan
p. pencegahan kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
q. pengendalian kegiatan yang ada di sekitar sungai;
r. pengamanan daerah aliran sungai.
s. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disekitar danau yang dapat mengganggu fungsi danau;
t. pengendalian kegiatan di sekitar danau;
u. pengamanan di daerah hulu sungai.
(3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkanperubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
(4) Strategi untuk pemantapan dan pengendalian kawasan lindung meliputi :
a. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di kabupaten yang meliputi hutan lindung, kawasan cagar alam, cagar budaya, serta kawasan- kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana.
b. pemantapan dan pengendalian dilakukan agar fungsi kawasan lindung dalam pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan atau budaya bangsa dapat dipertahankan.
(1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam;
b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya di Kabupaten Buru dilakukan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
c. mengupayakan optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan;
d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya;
e. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Strategi pengembangan untuk MENETAPKAN kawasan budidaya meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergi;
c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan daerah.
(3) Strategi pengembangan untuk memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya meliputi:
a. kawasan budidaya perkotaan, yaitu mengembangkan kawasan permukiman yang sudah ada baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pengembangan permukiman perlu memperhatikan aspek keselamatan Mengingat Kabupaten Buru sangat rentan terhadap bahaya bencana alam, baik gempa maupun tsunami.
Pengembangan kawasan budidaya perkotaan didasarkan atas pertimbangan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pengembangan fisik perkotaan;
b. kawasan budidaya hutan, yaitu mengembangkan sumberdaya alam hutan untuk peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. Kawasan budidaya hutan produksi diarahkan pada peningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada dengan sistem Tebang Pilih Tanam INDONESIA (TPTI) maupun Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) melalui Hak penguasaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI);
c. kawasan budidaya hutan produksi terbatas, yaitu meningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya dukung wilayah yang sangat terbatas dengan sistem Tebang Pilih Tanam INDONESIA (TPTI) dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam;
d. kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah, yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi. Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah
terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
e. kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering yang pengembangannya diarahkan pada kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan lainnya. Pengembangannya diprioritaskan pada komoditas unggulan pertanian pangan lahan kering Kabupaten Buru seperti padi ladang, jagung, kacang- kacangan, dan ubi-ubian;
f. kawasan budidaya perkebunan yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan perkebunan. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan dilakukan melalui pengembangan perkebunan rakyat dan oleh perusahaan perkebunan besar.
Pengembangan perkebunan rakyat perlu memperoleh perhatian lebih melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, dan perluasan areal di sekitar perkebunan yang telah ada. Sasaran pembangunan kawasan budidaya perkebunan adalah peningkatan produksi dalam rangka ekspor, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pemanfaatan pertanian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
g. kawasan budidaya peternakan yaitu mengembangkan kawasan peternakan terutama wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi dan pusat-pusat permukiman di perkotaan dan di perdesaan. Sasaran pengembangan kawasan budidaya peternakan adalah meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat;
h. kawasan budidaya perikanan yaitu mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya tambak ikan, udang, rumput laut, dan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari. Sasaran pengembangan kawasan budidaya perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumberdaya hayati perikanan;
i. kawasan pertambangan yaitu mengembangkan kawasan pertambangan pada lokasi- lokasi potensial pertambangan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan serta arahan pemanfaatan ruang;
j. kawasan industri yaitu mengembangkan aneka industri kecil yang sudah ada, serta mengembangkan industri besar dan menengah baru untuk mengolah bahan baku yang berasal dari hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan hasil hutan. Sasaran pengembangan kawasan industri adalah untuk meningkatkan nilai tambah terhadap kegiatan produksi primer yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif dari industri maka sebaiknya kawasan industri dialokasikan pada kawasan budidaya non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar.
Untuk industri yang memerlukan kedekatan dengan sungai, baik sebagai sumber air baku kegiatan industri maupun sebagai bahan penerima buangan yang bersifat cair, maka dapat berlokasi di dekat sungai yang bukan merupakan sumber air minum langsung maupun sumber air baku untuk air minum dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan air buangan. Sementara industri kecil dan rumah tangga dapat berbaur dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan pertanian dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup;
k. kawasan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata alam antara lain wisata pantai, taman laut, wisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(4) Strategi pengembangan untuk mengupayakan optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi:
a. pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap kawasan budidaya;
b. pengembangan prasarana pendukung pengembangan tiap kawasan budidaya;
c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
(5) Strategi pengembangan untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk pemanfaatan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
e. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
(6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya;
d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
h. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
i. penanganan masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya.
(1) Kebijakan penetapan kawasan strategis Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi :
a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian kabupaten yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
c. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
(2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
a. MENETAPKAN kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya di kawasan yang berfungsi lindung;
e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
f. merehablitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten;
g. merehabilitasi kawasan budidaya yang rusak sebagai akibat kegiatan penambangan dan kegiatan budidaya lainnya.
(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian kabupaten meliputi:
a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak pengembangan wilayah terutama di Kawasan Namlea, Waeapo, Teluk Bara dan Ilath;
b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
c. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
e. mengintensifkan promosi peluang investasi;
f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan;
(4) Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:
a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi;
b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
Rencana sistem Kota-Desa di Kabupaten Buru meliputi:
a. pengembangan ekonomi perdesaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah perdesaan, meningkatkan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan, mengembangkan dan memperkuat keterkaitan Desa-Kota;
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat;
c. pengawasan dan pemanfaatan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat;
d. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga.
(1) Rencana sistem Kota-kota meliputi :
a. mengembangkan Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial-ekonomi-budaya lainnya;
b. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga;
c. mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan Kawasan Perkotaan;
d. menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana agar sebagai kelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pengembangan Kawasan Perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya;
e. mengembangkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Buru dan sekitarnya;
f. pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.
(2) Hierarki kota dibagi atas 3 (tiga) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten, yaitu:
a. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Namlea.
b. kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Teluk Bara, Waenetat dan Ilath.
c. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan ibukota kecamatan yang merupakan embrio untuk menjadi PKL.
(3) Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Buru meliputi :
1. Wilayah Pengembangan I, Meliputi kecamatan Namlea dan Waplau dimana Namlea sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan rencana pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa didukung oleh sektor pertanian dan perikanan.
Jikumerasa dan Sawa/Waeperang direncanakan sebagai Pusat Pelayan Kawasan (PPK) dengan wilayah rencana pengembangan pariwisata.
Wilayah Pengembangan I meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan yaitu:
Pertama; Kawasan Namlea sebagai Pusat Kegiatan Lokal dengan leading sektor perdagangan dan jasa dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada Desa Sanleko dengan wilayah rencana pengembangan pada sektor perikanan dan perkebunan meliputi Desa Jamilu, Desa Siahoni, Desa Batuboy, Desa Saliong dan Desa Marloso.
kedua ; kawasan waplau sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan dengan 3 (tiga) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PL Waeperang dengan rencana pengembangan sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan rmeliputi Desa Waeperang, Desa Lamahang, Dusun Miskoko, Desa Waplau, dan Dusun Waenau;
(b) PPL Namsina dengan rencana pengembangan sektor pertanian meliputi Desa Waeura, Desa Samalagi, Desa Namsina dan Desa Waelesi;
(c) PPL Waelihang dengan rencana pengembangan sektor kelautan dan perikanan meliputi Desa Waelihang, Desa Waprea, Desa Waepoti, Desa Hatawano, Dusun Skilale, Laheriat dan Tupanaliang.
2. Wilayah Pengembangan II, meliputi kecamatan Airbuaya dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan perkebunan didukung oleh sektor peternakan dan kehutanan, meliputi 3 (tiga) kawasan pengembangan yaitu :
Pertama : Kawasan Teluk Bara sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan didukung oleh sektor pertanian dan kehutanan dengan dua (2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PPL Waeruba dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan meliputi Desa Waeruba, Desa Kampung Baru, Dusun Waehotong Baru, Tanjung Karang dan Waekase;
(b). PPL Waelanga dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian meliputi Desa Waelanga, Walmatina dan Selwadu Kedua : kawasan Wamlana - Airbuaya dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan didukung oleh sektor pertanian dan peternakan dengan 2 (dua) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PPL Wamlana dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan sub sektor peternakan meliputi Desa Wamlana, Waspait, Waenibe, Waekose dan Balbalu;
(b). PPL Air Buaya dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian meliputi Desa Airbuaya, Waemangit, Waepure, Waeula, Keramat, Batlale dan Wasbakat;
Ketiga : Kawasan Danau Rana dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian dan kehutanan, diarahkannya sebagai wilayah pengembangan Agrowisata Berbasis Budaya meliputi 2 (dua) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu :
(a). PPL Silewa dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian meliputi Dusun Wasi, Ukalahin, Nipa, Skusa, Silewa, Lemanpoli, Walsekat dan Waidangan;
(b). PPL Waereman dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian dan sektor kehutanan meliputi Desa Waereman, Wagrahi, Warujawa, Wamamboli, Kaktuan, Gehonangan dan Erdapa.
3. Wilayah Pengembangan III, Meliputi wilayah Dataran Waeapo dengan pusat pengembangan di Waenetat sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh peternakan dan kehutanan terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi 4 (empat) kawasan pengembangan yaitu :
Pertama : Kawasan Waenetat sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi desa Waekasar dan Baman dengan satu Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada Desa Savana Jaya dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian, kehutanan dan peternakan meliputi Desa Bantalareja, Gogrea, Waetele dan Waekarta.
Kedua : Kawasan Waegeren dimana Desa Waegeren sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh 2 (dua) PPL yaitu :
(a). PPL Wabloi meliputi Desa Waegeren, Kubalahin, Mahetnangan, Waesuhan, Wabloi, Tifu, Waegapa dan Migodo;
(b). PPL Wanakarta meliputi Desa Waswadi, Waengura, Bilahin;
Ketiga; Kawasan Grandeng dimana Desa Grandeng sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor peternakan meliputi 2 (dua) PPL yaitu :
(a). PPL Metar meliputi Desa Wagernangan, Metar, Wapsalit, Lele, Debo, Wambasalahin dan Mensayang;
(b).
PPL Lokasi meliputi Desa Modanmohe, Watempuli, Lokasi, Ukalahin dan Waengapan;
Keempat : Kawasan Parbulu dimana Desa Parbulu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada Desa Debowae dengan wilayah pendukung Debowae, Dafa, Widit dan Wamsait, Waelata; Warmoli dan Waetoni;
Kelima : Kawasan Waelo dimana Desa Waelo sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan rencana pengembangan pada sektor pertanian didukung oleh sub sektor peternakan meliputi 2 (dua) PPL yaitu;
(a). PPL Waeleman meliputi Desa Waeleman, Guna Jaya, Simlau, Basalale, Skotbesy, Winangan dan Wasgoret;
(b). PPL Waetina meliputi Desa Waetina, Waepulun, Waeflan, Tanah Merah dan Homrey.
4. Wilayah Pengembangan IV, Meliputi Kayeli/Masarete- Ilath dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan sub sektor perkebunan meliputi 2 Idua) kawasan pengembangan yaitu :
Pertama : Kawasan Ilath sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan dan sub sektor perkebunan yang meliputi Desa Ilath, Waemorat, Waelawa, waemoli, Namsugi, Namlea Ilath, Waemorat, Seith dan Batu Jungku.
Kedua : Kawasan Kayeli/Masarete dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada Desa Kayeli/Masarete dengan rencana pengembangan pada sektor perikanan meliputi Desa Kaki Air, Masarete, Kayeli, Waetose, Waelapia, Waefefa dan Wayasel.
(1) Rencana Kawasan Budidaya di Kabupaten Buru terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan peternakan;
e. Kawasan peruntukan perikanan;
f. Kawasan peruntukan pertambangan;
g. Kawasan peruntukan industri;
h. Kawasan peruntukan wisata;
i. Kawasan peruntukan permukiman;
j. Kawasan peruntukan lainnya.
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi yaitu Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas yang terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 110.743,25 Ha, kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 102.383,69 Ha, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi dengan luasan
35.603,45 Ha;
(3) Kawasan peruntukan hutan rakyat yang terdapat di Kecamatan Air Buaya, Waplau, Waeapo, dan Batabual;
(4) Kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kecamatan Waeapo yang merupakan kawasan prioritas dengan rencana pembukaan lahan sawah seluas 20.000 Ha dengan rata-rata produksi 4,5 – 6 ton perhektar, yang didukung oleh Kecamatan Waplau dan Air Buaya;
(5) Kawasan peruntukan peternakan terdapat pada Kecamatan Air Buaya, Waplau, Namlea dan Waeapo;
(6) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Buru terdiri dari perikana tangkap yang terdapat di wilayah ekologis Teluk Kayeli dan Buru Utara, rencana pendukung dalam perikanan tangkap adalah dengan membangun pelabuhan perikanan tangkap di Kecamatan Waplau dan budidaya perikanan yaang direncanakan pengembangannya di perairan Teluk Kayeli dan Saliong.
(7) Kawasan peruntukan pertambangan yang ada di Kabupaten Buru adalah bersifat tersebar, pertambangan yang ada berupa mineral dan batubara yaitu galian pasir, kerikil dan batu mangg/kerakal.
(8) Kawasan peruntukan industri terdapat di kecamatan Waeapo dan Air Buaya, arahan pengembangan industri di Kabupaten Buru adalah industri yang berbasis pertanian atau agro industri;
(9) Kawasan peruntukan permukiman yang direncakan adalah tersebar di setiap kecamatan;
(10) Kawasan peruntukan lainnya yang direncanakan di Kabupaten Buru adalah kawasan hutan produksi tetap yang diubah statusnya menjadi hutan produksi konversi yang selanjutnya dapat diubah menjadi areal peruntukan lain.
(1) Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
(2) Kawasan lindung dimaksud meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam dan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi;
(3) Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
b. peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu;
d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
e. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; serta
f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.
(4) Rencana pengelolaan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara lain:
a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;
c. perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung; dan
d. menindak tegas prilaku vandalisme terhadap fungsi lindung.
(5) Rencana pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
d. perlindungan dan pelestarian habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
e. pengembangan dan perlindungan kegiatan budidaya di kawasan sekitar pantai dan lautan;
f. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; dan
g. pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang bergunauntuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
(6) Rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
a. perlindungan hutan raya atau taman raya yang mempunyai vegetasi tetap, yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
b. perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas yang;
c. perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan;
d. pelestarian alam di darat maupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.
(7) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
a. perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi unuk kegiatan permukiman;
b. perlindungan kawasan yang berpontensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi; dan
c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor;
(8) Rencana pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
a. perlindungan air tanah melalui pengelolaan kawasan sekitar air tanah;
b. penetapan areal yang memiliki potensi air tanah yang memerlukan perlindungan;
dan
c. perlindungan kawasan sekitar mata air melalui penghijauan dan perlindungan terhadap vegetasi dan tumbuhan di sekitarnya.
(1) Rencana pengelolaan kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
(2) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi antara lain :
a. kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat; dan
b. mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.
(3) Rencana pengelolaan kawasan pertanian antara lain :
a. pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
b. perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian;
c. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan budidaya pertanian dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian percontohan;
d. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
e. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
f. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan kimbun masing-masing;
g. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan;
h. kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
i. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
j. pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
k. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standart teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
l. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya;
m. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove;
n. pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut;
o. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
p. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
dan
q. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.
(4) Rencana pengelolaan kawasan industri antara lain :
a. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
c. pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhitungan kemampuan daya dukung sungai;
d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
(5) Rencana pengelolaan kawasan pariwisata antara lain :
a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; dan
k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.
(6) Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain:
a. pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
c. menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian;
d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
e. membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
f. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten;dan
g. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.
(7) Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah antara lain pelestarian kawasan peninggalan bersejarah melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya sebagai obyek wisaya.
(8) Rencana pengelolaan kawasan perdagangan antara lain:
a. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan berhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah;
b. pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlu memperhatikan kebijakan tata ruang;
c. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi;
(1) Rencana pengelolaan kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
(2) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi antara lain :
a. kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat; dan
b. mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.
(3) Rencana pengelolaan kawasan pertanian antara lain :
a. pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
b. perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian;
c. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan budidaya pertanian dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian percontohan;
d. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
e. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
f. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan kimbun masing-masing;
g. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan;
h. kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
i. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
j. pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
k. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standart teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
l. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya;
m. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove;
n. pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut;
o. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
p. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
dan
q. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.
(4) Rencana pengelolaan kawasan industri antara lain :
a. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
c. pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhitungan kemampuan daya dukung sungai;
d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
(5) Rencana pengelolaan kawasan pariwisata antara lain :
a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; dan
k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.
(6) Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain:
a. pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
c. menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian;
d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
e. membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
f. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten;dan
g. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.
(7) Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah antara lain pelestarian kawasan peninggalan bersejarah melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya sebagai obyek wisaya.
(8) Rencana pengelolaan kawasan perdagangan antara lain:
a. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan berhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah;
b. pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlu memperhatikan kebijakan tata ruang;
c. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi;
(1). Insentif dan disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan/membatasi dalam penataan ruang.
(2). Arahan insentif dan disinsentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
a. Mengembangkan pusat kawasan strategis beberapa insentif yang akan diterapkan adalah: pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis sebagai prioritas, memberi kemudahan perijinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis dan promosi kawasan strategis guna menarik investor;
b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, beberapa insentif yang diberikan adalah: pembangunan akses menuju kawasan, memberikan kemudahan perizinan, serta pemberian pelayanan jaringan prasarana dan sarana kawasan;
c. Mengendalikan perkembangan di wilayah Kabupaten Buru, yang sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, beberapa disinsentif yang diberikan adalah: tidak dikeluarkan izin lokasi baru, tidak dibangun akses jalan baru, dan tidak dibangun jaringan prasarana baru terutama prasarana vital yang meliputi DAM, bendungan, jembatan, pelabuhan/bandara, pemancar elektronik, dan lain-lain;
d. Mengendalikan pengembangan di sekitar pusat kota Namlea, beberapa disinsentif yang diberikan adalah: pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di bagian wilayah lain dan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
e. Pengembangan ruang hijau terbuka insentif yang diberikan adalah penetapan hukum yang jelas bagi pelanggaran pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau; disinsentif berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi pada lahan-lahan yang dialokasikan bagi ruang terbuka hijau;
f. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa insentif yang diberikan adalah pengurangan biaya perizinan dan kemudahan PBB; penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah, sedangkan beberapa disinsentif yang diberikan adalah pengenaan retribusi perubahan guna lahan; kewajiban penyediaan pelayanan umum pada lokasi yang sama atau lokasi yang lain; kewajiban membayar development impact
fees; pembatasan KDB dan KLB lebih rendah dari yang telah ditetapkan bagi kawasan tertentu;
g. Pengembangan kawasan industri insentif yang diberikan adalah penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah; pengadaan infrastruktur oleh pemerintah;
bantuan dalam menyusun AMDAL;
kemudahan dalam proses perijinan;
pengurangan biaya perijinan dan kekuatan hukum untuk mengendalikan gangguan/pencemaran, sedangkan disinsentif yang diberikan berupa kekuatan hukum untuk mencabut izin operasional industri tersebut;
h. Pengembangan permukiman perlu untuk memperhitungkan faktor-faktor bencana, insentif yang diberikan adalah penyediaan infrastruktur dan kemudahan perijinan;
sedangkan disinsentif yang diberikan adalah nilai PBB yang lebih tinggi.