PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU

PERDA Nomor 13 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. c. Bupati adalah Bupati Buru. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. f. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah atau disingkat KP3MD adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru. g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru. h. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buru. i. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. j. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan untuk melaksanakan usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. k. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri. n. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16