Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru. c. Bupati adalah Bupati Buru. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. f. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru. g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru. h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang tergabung dalam Badan Katahanan Pangan yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. j. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana Badan Ketahanan Pangan yang melaksanakan sebagian tugas operasional badan di lapangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru.

Pasal 3

Koreksi

Kedudukan (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru di Bidang Ketahanan Pangan. (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 5

Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan. b. Pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan. c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan. d. MENETAPKAN Angka Kredit bagi jabatan fungsional tertentu. e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahkan : 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2. Seksi Kerawanan Pangan; d. Bidang Distribusi dan Akses Pangan membawahkan : 1. Seksi Analisis Akses Harga dan Konsumsi Pangan; 2. Seksi Distribusi dan Pemasaran Pangan ; e. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan membawahkan : 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; 2. Seksi Keamanan Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (2) Bagan Susunan Organisasi Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 7

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, ,Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Koreksi

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 15

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Disahkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 BUPATI BURU, RAMLY I. UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ABDUL ADJID SOULISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 11

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16