Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru c. Bupati adalah Bupati Buru. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. f. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru. g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru. h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.

Pasal 3

Koreksi

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Fungsi

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah; b. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; c. MENETAPKAN kebijakan tentang pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah; d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); f. Pengendalian dan evaluasi pengelolan keuangan dan kekayaan daerah; g. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris membawahkan; 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perancanaan 3. Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bidang Anggaran membawahkan: 1. Seksi Penyusunan Anggaran 2. Seksi Pengendalian Anggaran d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahkan: 1. Seksi Perbendaharaan 2. Seksi Kas Daerah e. Kepala Bidang Kekayaan Daerah membawahkan; 1. Seksi Pengadaan, Penataan dan Mutasi 2. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan f. Kepala Bidang Akuntansi membawahkan; 1. Seksi Pembukuan 2. Seksi Pelaporan g. Kelompok Jabatan Fungsional; c. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 7

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Koreksi

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Koreksi

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b. (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 15

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 BUPATI BURU, RAMLY I. UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ABDUL ADJID SOULISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 10

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BURU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16