Koreksi Pasal 10

(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat. (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di Bidang Perhubungan meliputi : a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; d. Perizinan angkutan umum; e. Pengembangan system informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; f. Pembinan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.