Koreksi Pasal 13

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).