PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

PERDA Nomor 4 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemangku Jabatan dilingkungan Bidang Kebakaran pada Badan Perkotaan tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kantor Pemadam Kebakaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BONE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone yang rawan bencana kebakaran, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu membentuk peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389) 4. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438); 6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 54; Tambahan lembaran Negara Nomor 3952); 7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 10

Koreksi

(1) Kepala Kantor Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; (2) Bilamana Kepala Kantor Pemadam Kebakaran memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan Kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Kepala sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan Organisasi dalam Kantor Pemadam Kebakaran maupun dalam hubungan antar perangkat daerah lainnya.

Pasal 12

(1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Kantor Pemadam Kebakaran wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab Kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laoporan berkala tepat pada waktunya. c. Pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian kebakaran serta pemulihan bencana kebakaran; d. Pemberian informasi dan penyuluhan terhadap kebakaran; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok sub Bagian dan seksi akan diatur labih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemadam kebakaran sesuai Bidang keahlian; (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemadam /Kebakaran; (3) Pembentukan kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BONE

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7