Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone. 5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 11. Keputusan BPD adalah Keputusan yang dibuat oleh Ketua BPD; 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa; 13. Dusun adalah Pembagian wilayah Desa yang merupakan satu kesatuan dalam Pemerintahan Desa. 14. Musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD adalah Musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antara peserta musyawarah dalam MENETAPKAN anggota BPD.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan Profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (3) Golongan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dokter, guru, bidan, perawat dan profesi dengan sebutan nama lain. (4) Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ustaz/ustazah, pemimpin pesantren, kyai atau ulama dan/atau pemuka agama yang disebut dengan nama lain.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(1) Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan dengan ketentuan:

Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

(1) Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan dan koordinatif. (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif.

Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (2) Tunjangan pembinaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Tata cara pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Tata tertib BPD.

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat Pimpinan BPD untuk pertama kali oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda.

(1) Rapat BPD dipimpin oleh BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal rapat BPD membahas dan MEMUTUSKAN kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan peninjauan, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. a. Jumlah penduduk antara 1.500 jiwa s.d 2.500 jiwa = 5 anggota BPD b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa s.d 5.000 jiwa = 7 anggota BPD c. Jumlah penduduk antara 5.001 jiwa s.d 9.000 jiwa = 9 anggota BPD d. Jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa = 11 anggota BPD (2) Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun, dengan memperhatikan jumlah penduduk dusun, dengan ketentuan: Jumlah penduduk dusun x jumlah anggota BPD desa = Kuota jumlah anggota BPD Jumlah penduduk desa. (3) Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Calon Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik INDONESIA yang memenuhi persyaratan: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; f. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan; g. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan; h. Dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan; i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana paling kurang 5 (lima) tahun.

(1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa. (3) Panitia mempunyai tugas malaksanakan rapat musyawarah untuk MENETAPKAN keanggotaan BPD. (4) Susunan anggota panitia terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (5) Anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD. (6) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota.

Tugas panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut: a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6; b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah; c. MENETAPKAN jadwal pelaksanaan musyawarah; d. Mengundang peserta musyawarah;

(1) Anggota BPD berhenti, karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a. Berakhir masa jabatannya dan telah disahkan anggota BPD yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD; f. Melanggar larangan bagi anggota BPD. (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimipinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati mengesahkan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antar waktu. (7) Penggantian antar waktu dilakukan oleh Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) . (8) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. b. Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. Menyusun, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. Memproses pemilihan Kepala Desa yang diwujudkan dengan membentuk panitia pemilihan, MENETAPKAN Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, MENETAPKAN Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa; f. Bersama dengan Kepala Desa membahas setiap kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; g. Membahas dan memusyawarahkan setiap Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; h. MENETAPKAN pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan pembahasannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan anggota BPD proyek dilarang: a. Sebagai pelaksanaan proyek desa; b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; c. Melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. Menyalahgunakan wewenang; e. Melanggar sumpah/janji jabatan. e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah; f. Menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas proposionalitas, luas wilayah dan jumlah penduduk; g. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

(1) Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan tiap-tiap dusun, ditambah dua orang calon anggota pengganti antarwaktu. (3) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah. (4) Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara. (5) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1 (satu) suara.

(1) Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan keanggotannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

(1) BPD mempunyai fungsi: a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; b. Legislasi yaitu merumuskan dan MENETAPKAN Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa; c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BPD mempunyai wewenang : a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; f. Menyusun tata tertib BPD.

(1) Dalam menjalankan tugasnya BPD mempunyai hak yaitu: a. Hak mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. Hak mengajukan pertanyaan; c. Hak menyampaikan usul dan pendapat; d. Hak memilih dan dipilih; e. Hak memperoleh tunjangan. (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata tertib BPD.

(1) Anggota BPD mempunyai hak yaitu: a. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat BPD dalam rangka penetapan Peraturan Desa; b. Anggota BPD berhak menerima uang rapat sesuai kemampuan keuangan Desa; c. Uang Sidang Anggota BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

(1) Kewajiban BPD sebagai berikut: a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;

(1) Kewajiban BPD sebagai berikut: a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;