Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribus, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejal saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidanan dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran ; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(1) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ; PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang: a. bahwa Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 1999 seri B tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu ditinjau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Izin Mendirikan Bangunan. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 1822); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3209); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senbagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Ratribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4048); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437). Sebagaimana diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4844); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438). 6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4578); 7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4139);

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagiamna dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) , pemabayaran dilakukan dengan cara berlaku pemeindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengansur. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dmaksud pada ayat (1) langsung diperhitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) seulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut.

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat wajib retribusi. b. masa retribusi. c. besarnya kelebihan pembayaran. d. alasan singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secaralangsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti pembayaran oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. 8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Bone; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 6. Izin Mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar waktu pelaksanaan pembangunan, dan bangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan luas bangunan (LB) dan ketinggian bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut. 7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan; 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan; 10. Bangunan adalah bangunan gedung permanen /semi permanen beserta bangunan- bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suau keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. PASAL XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan disertai alas an- alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapt dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan; 12. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan;membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan; 13. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan; 14. Garis sempadan yang ditentukan sebagai berikut: garis sempadan bangunan dari tepi jalan propinsi 15 m, tepi jalan daerah 10 m dan dari tepi jalan Desa/Lorong 8 m sedangkan garis sempadan pagar 1 m dari tepi selokan. 15. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan desa yang lain; 16. Jalan lingkungan/dusun (kampung) adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan/dusun (kampung) dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah; 17. Bangunan kelas I adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi di Wilayah Ibu Kota Kecamatan ; 18. Bangunan kelas II adalah bangunan yang berlokasi di pinggir jalan provinsi dan kabupaten di luar Ibukota Kecamatan ; 19. Bangunan kelas III adalah bangunan yang berlokasi di pinggir jalan Desa ; 20. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan yang berlokasi di luar Kecamatan kota. 21. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun 22. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. 23. Bangunan Sementara atau darurat adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun. 24. Jalanan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh Menteri). 25. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibulota provinsi dan ibukota Kabupaten/kota atau antar ibukota Kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan oleh Gubernur). 26. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten (ditetapkan oleh Bupati) 27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat , Keputusan keberataan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan KRDKBT.

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal aparat Lembaga Pelaksana tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor dikenakansanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 7- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi; 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

(1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan adalah SKPD yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah. (2) Tugas kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan bersama instansi tekhnis lainnya. b. Memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. c. Melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini. (3) Pemeriksaan Tekhnis di lapangan dilakukan oleh Tim Tekhnis dibawah koordinasi Lembaga pelaksana dengan perangkat daerah terkait. (4) Tim kerja tekhnis sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tidak termasuk Bangunan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. (2) Petugas yang bertugas menilai setiap bangunan obyek retribusi IMB, adalah pejabat/staf dari SKPD yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: No Nama Bangunan Lokasi Bangunan Pada Jalanan Kelas Lokasi Bangunan Luas Lantai Bangunan Efektif/Volume Nilai Retribusi IMB (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Bangunan Sosial Bangunan Perumahan a. Bangunan Permanen b. Bangunan Semi Permanen Provinsi Kabupaten Desa Lingkunga/Dusun (Kampung) Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan Dusun (Kampung) Provinsi Kabupaten Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan 12.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 6.000/m2 15.000/m2 10.000/m2 12.000/m2 10.500/m2 10.000/m2 7.500/m2 7.500/m2 6.000/m2 12.500/m2 10.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 No. Nama Bangunan Lokasi Banguan pada jalanan Kelas lokasi Bangunan Luas Lantai Bangunan Efektif/Volumne Nilai Retribusi (IMB (Rp) Ket c. Bangunan Rumah Panggung c.1. Menggunakan Kayu Kelas I, II c.2. Menggunakan Kayu Biasa I II II I II I II I II I II I II I II I II I II Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan 8.000/m2 6.000/m2 6.000/m2 5.000/m2 14.000/m2 12.000/m2 12.000/m2 10.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 8.000/m2 6.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 8.000/m2 6.000/m2 6.000/m2 5.000/m2 6.000/m2 5.000/m2

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: No Nama Bangunan Lokasi Bangunan Pada Jalanan Kelas Lokasi Bangunan Luas Lantai Bangunan Efektif/Volume Nilai Retribusi IMB (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Bangunan Sosial Bangunan Perumahan a. Bangunan Permanen b. Bangunan Semi Permanen Provinsi Kabupaten Desa Lingkunga/Dusun (Kampung) Provinsi Kabupaten Desa Lingkungan Dusun (Kampung) Provinsi Kabupaten Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan 12.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 6.000/m2 15.000/m2 10.000/m2 12.000/m2 10.500/m2 10.000/m2 7.500/m2 7.500/m2 6.000/m2 12.500/m2 10.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 No. Nama Bangunan Lokasi Banguan pada jalanan Kelas lokasi Bangunan Luas Lantai Bangunan Efektif/Volumne Nilai Retribusi (IMB (Rp) Ket c. Bangunan Rumah Panggung c.1. Menggunakan Kayu Kelas I, II c.2. Menggunakan Kayu Biasa I II II I II I II I II I II I II I II I II I II Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan Luas Lantai Bangunan 8.000/m2 6.000/m2 6.000/m2 5.000/m2 14.000/m2 12.000/m2 12.000/m2 10.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 8.000/m2 6.000/m2 10.000/m2 8.000/m2 8.000/m2 6.000/m2 6.000/m2 5.000/m2 6.000/m2 5.000/m2