PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone

PERDA Nomor 2 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 11

Cukup jelas Angka 6 Pasal 20 A Yang dimaksud dengan “ Disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari- hari dan tidak untuk keperluan pribadi. Pasal 20 A Cukup jelas Pasal 20 C Cukup jelas Pasal 20 D Cukup jelas Angka 7

Pasal 21

Pasal 1

Koreksi

Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 2 A Cukup jelas Angka 3 Pasal 10 A Cukup jelas Angka 4 Pasal 10 B Cukup jelas PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, senantiasa dituntut meningkatkan kinerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya termasuk dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya masing-masing . Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, berhak memperoleh penghasilan atau tunjangan; b. bahwa PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2005, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2006 dan terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3851) yuncto UNDANG-UNDANG Nomo 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4250) ;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone

Pasal 11

Pasal 21

Pasal 11

Pasal 21

Pasal II

Pasal 1