Koreksi Pasal 59

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 dapat dikenai sanksi administrasi berupa: a. peringatan tetulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain dikenal sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi laiinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.