Koreksi Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, antar pemerintah daerah, perbankan maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di daerah. (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang diberikan kewenangan menjalankan urusan bidang penanaman modal daerah.