Koreksi Pasal 43

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin melalui BPPT, kecuali diatur lain oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.