Koreksi Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pemerintah daerah melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesainnya dilakukan melalui arbitrase.