Koreksi Pasal 55

(1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berupa: a. Sanksi administrasi; dan b. Sanksi pidana. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dibentuk tersendiri untuk mengatur kegiatan tertentu. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bersamaan dalam satu perbuatan pelanggaran. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terhapuskan oleh persyaratan admisnistrasi yang dibuat dengan cara tidak jujur atau dengan perbuatan persekongkolan jahat sehingga seolah- olah tidak terjadi perbuatan pelanggaran.