Koreksi Pasal 39

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengeluarkan izin tempat usaha hiburan sepanjang berada dalam kewenangannya dan memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.