PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Bupati adalah Bupati Bone. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga tekhnis daerah, kecamatan dan kelurahan. 8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 9. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah. 11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi umum daerah. 13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 15. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya di dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 17. Tuntutan kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah. 18. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disingkat APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bone. 19. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 20. Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah. 21. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah. 22. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah. 23. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

Koreksi

(1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati MENETAPKAN kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. (2) Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

Pasal 9

Koreksi

(1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian dimaksud. (2) Jika Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan. (3) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 12

(1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian Daerah dari tuntutan ganti kerugian Daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 13

Koreksi

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti kerugian biasa atau pencatatan. Bagian Pertama Upaya Damai

Pasal 14

Koreksi

(1) Penyelesaian/penggantian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian Daerah secara tunai atau angsuran. (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak. ditandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual. (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

Pasal 15

(1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto. (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain tersebut. Kedua Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 16

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan: a. identitas pelaku; b. jumlah kerugian yang diterima oleh Daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah; c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (3) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati MENETAPKAN Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah. (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 'Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan. (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 18

(1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian setelah mendapat pertimbangan dari Majelis. (2) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah. (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian Daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan. (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu – waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 23

Koreksi

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila; a. pelaku kerugian Daerah atau pengampunya tidak mampu membayar; b. pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu; c. pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan d. keadaan darurat (force majeure).

Pasal 24

(1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Bupati. (2) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan. (3) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. (4) Bupati sebelum MENETAPKAN persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 25

(1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung. (2) Bupati sebelum MENETAPKAN persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 26

(1) Apabila terjadi force majeure, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung. (2) Bupati sebelum MENETAPKAN persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 27

(1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 28

(1) Apabila Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis, maka Bupati MENETAPKAN Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun seluruhnya dan menyampaikan kepada DPRD. (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

BAB XIII

Pasal 30

Pasal 31

BAB XIV

Pasal 32

BAB XV

Pasal 33

BAB XVI

Pasal 34

Pasal 35