Koreksi Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro. (2) Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi Usaha Mikro. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembebasan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.