Koreksi Pasal 26

(1) Tata cara perizinan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan. (3) Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. kepastian biaya pelayanan; c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; dan e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan perizinan.