Koreksi Pasal 24

(1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro terhadap pihak lain. (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. (4) Tata cara pelaporan pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.