Koreksi Pasal 37

(1) Pelaksana Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lain; h. menggunakan fasilitas negara, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa; c. anggota BPD; d. Panitia Pemilihan; dan/atau e. Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.