Koreksi Pasal 42

(1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya. (2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani.