Koreksi Pasal 10

(1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi : a. MENETAPKAN kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitarnya; b. melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi; c. melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar; d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi; e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar; f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi; jdi.hukum.blora.go.id 12 g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; h. membentuk Komisi Irigasi; i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A; dan j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder. (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.