Koreksi Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah provinsi; dan c. Pemerintah kabupaten/kota. (4) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan. (5) Kejasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.