Koreksi Pasal 38

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun. (2) Badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan. (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.