Koreksi Pasal 8

(1) Bupati membentuk Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perwakilan P3A, dan pengguna Jaringan Irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan tugas : a. merumuskan kebijakan dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi; b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi; c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air Irigasi; d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi; dan f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.