Koreksi Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi: a. fasilitasi; b. advokasi; c. asistensi; d. supervisi; dan e. edukasi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran. (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan. (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan. (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian. (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi. (7) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.