Koreksi Pasal 31

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan: a. mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah. (2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.