Koreksi Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah. (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM; b. MENETAPKAN rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah; c. merumuskan dan MENETAPKAN pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.