Koreksi Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. penyediaan dana kesejahteraan sosial; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penelitian dan pengembangan; d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial; e. sarana dan prasarana; dan f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.