Koreksi Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak serta kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta. (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.