Koreksi Pasal 24

(1) Setiap penyelenggaraan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan kewenangan instansi Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.