Koreksi Pasal 45

(1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Penanaman Modal, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang aparatur sipil negara.