Koreksi Pasal 56

(1) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya, dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip: a. koordinasi; b. integrasi; c. sinkronisasi; dan d. simplifikasi. (3) Standar operasional prosedur dalam penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (4) Satpol PP dalam mengefektifkan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) sebagai personalia tambahan. (5) Pengangkatan Banpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.