PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIRPEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERDA Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Bupati adalah Bupati Blitar. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selaniutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. 6. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masvarakat. 7. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. 9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG. 10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG. 12. Usaha lainnya adalah Usaha selain Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha Menengah. 13. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik di Wilayah Kabupaten Blitar.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIRPEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

BAB VIII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB IX

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22

BAB XIV

Pasal 23

Pasal 24