Koreksi Pasal 54

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sumber ancaman atau bahaya bencana; b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri; e. kegiatan konservasi lingkungan hidup; f. perencanaan tata ruang; g. pengelolaan lingkungan hidup; h. kegiatan reklamasi; dan i. pengelolaan keuangan.