Koreksi Pasal 47

(1) Pencatatan kematian dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keteranga Kematian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.