Koreksi Pasal 74

(1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. (2) Petugas Instansi Pelaksana serta pengguna diberikan hak akses Data Kependudukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.