Koreksi Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Kesehatan bagi fakir miskin, masyarakat tidak mampu dan masyarakat tertentu yang belum dijamin oleh pemerintah pusat. (2) Masyarakat yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus menjadi peserta jaminan Kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan jaminan Kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.