Koreksi Pasal 11

(1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang ada. (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan belum ditetapkan, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.